Partisipasi Warga Menurun Suara Kaji-Karsa Menyusut Dibeberapa Tempat Kaji Tak mau Tanda Tangan

KRC, PAMEKASAN -
Hasil final penghitungan ulang pilgub Jatim di Pamekasan memang belum ditentukan KPU setempat. Tapi, hasil rekapitulasi suara penghitungan ulang sementara yang dilakukan 13 PPK (panitia pemilihan kecamatan) tetap menempatkan pasangan Karsa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) sebagai peraih suara tertinggi. Mereka mengungguli pasangan Kaji (Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono). Hanya, perolehan kedua pasangan calon sama-sama menurun.

Kaji menurun 331 suara, sedangkan Karsa menurun 745 suara. Selain itu, saat hitung manual tingkat PPK kemarin, diketahui 623 surat suara hilang.

Pada pilgub putaran kedua lalu, data rekapitulasi suara KPU Pamekasan menunjukkan hasil: partisipasi pemilih yang menggunakan haknya 417.871 atau 68 persen. Jumlah tersebut sesuai dengan surat suara yang ada di 1.540 kotak suara.

Hasil rekapitulasi suara sementara penghitungan ulang di 13 PPK kemarin, jumlah surat suara berkurang menjadi 417.248 atau hilang 623 suara. Hingga kemarin, KPU Pamekasan belum menjawab terkait menyusutnya surat suara tersebut.

Sedangkan jumlah suara yang tidak sah mengalami peningkatan, dari 5.480 menjadi 5.923 surat suara. Padahal, kotak suara pasca putaran kedua diamankan di gudang KPU dengan penjagaan ketat.

Hasil sementara rekapitulasi di 13 PPK kemarin, Kaji memperoleh 194.994 suara (47,41 persen). Jumlah ini menyusut 331 suara dibandingkan hasil pilgub putaran kedua, yakni 195.315 suara.

Begitu pula Karsa, perolehan suaranya menyusut 745 suara. Pada pilgub putaran kedua, Karsa memperoleh 217.076 suara, saat hitung ulang menjadi 216.331 suara.

Di bagian lain, Ketua KPU Pamekasan Imadoeddin tidak menjelaskan secara detail terkait menyusutnya suara dan hilangnya surat suara itu. "Banyak faktor yang memengaruhi. Kalau masalah berkurangnya surat suara, dipastikan karena adanya kesalahan teknis saat putaran kedua lalu," katanya.

Seperti diberitakan, penghitungan ulang di Pamekasan dilaksanakan Minggu lalu (28/12). Berdasarkan hasil sementara penghitungan ulang versi panwaskab pilgub, perolehan suara pasangan Kaji bertambah meski tidak signifikan. Disebutkan, suara Kaji menjadi 195.627. Hasil rekapitulasi KPU Pamekasan pada putaran kedua lalu, Kaji memperoleh lebih sedikit, yakni 195.315 suara. Ini berarti suara Kaji bertambah 312.Sebaliknya, meski tetap unggul, jumlah suara yang diperoleh Karsa menyusut. Masih menurut panwaskab pilgub di Pamekasan, dalam penghitungan ulang kemarin, Karsa memperoleh 216.636 suara. Jumlah ini berkurang sedikit dibanding hasil putaran kedua pilgub hasil rekapitulasi KPU Pamekasan yang mencapai 217.076 suara. Dengan demikian, perolehan pasangan Karsa menyusut 440 suara. Karena masih simpang siur, maka hasil akhirnya harus menunggu rekapitulasi yang dilakukan KPU Pamekasan.

Kaji Protes

Rekapitulasi suara penghitungan ulang tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) kemarin diwarnai protes saksi pasangan Kaji. Penyebabnya, PPK tidak memberikan model C1-KWK.

Bahkan, di beberapa PPK, saksi Kaji menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara penghitungan ulang pilgub.

Berdasarkan pantauan wartawan di beberapa PPK, saksi Kaji rata-rata keberatan atas hasil penghitungan ulang. Mereka protes karena PPK tidak memperhatikan permintaan untuk mengeluarkan C1-KWK, yang berisi daftar pemilih tetap (DPT). Selain itu, mereka mempersoalkan kondisi surat suara yang ada di dalam kotak suara.

Seperti di PPK Kecamatan Kota Pamekasan. Saat anggota PPK hendak memulai rekapitulasi, saksi Kaji, Yulistina, interupsi. Dia minta rekapitulasi suara hasil penghitungan ulang tidak dilanjutkan sebelum C1-KWK dikeluarkan.

"Maaf. Saya keberatan jika rekapitulasi terus dilanjutkan. Sebab, hingga sekarang C1-KWK belum dikeluarkan atau dicetak. Padahal, itu merupakan dokumen penting untuk mengetahui langsung kondisi jumlah surat suara, termasuk tingkat kesesuaiannya dengan DPT," kata Yulistina.

Jika PPK tidak menunjukkan C1-KWK, dia akan menolak rekapitulasi. Alasannya, rekapitulasi melenceng dari SK KPU Nomor 18 dan 32/2008 tentang Tata Acara Penghitungan Ulang. "Intinya, saya atas nama Kaji tidak mau melanjutkan rekapitulasi ini," tegasnya.

Namun, kemudian Yulistina setuju rekapitulasi dilanjutkan setelah mendapat penjelasan dari Ketua PPK Sutha Wijaya. Dia minta saksi Kaji itu menulis keberatan di berita acara.

PPK yang menjadi lokasi pencoblosan pejabat teras Pamekasan saat putaran kedua itu mendapat penjagaan ketat dari polisi. Puluhan anggota Brimob lengkap dengan senjata laras panjang siaga di lokasi.

Hal serupa terjadi di Kecamatan Pegantenan. Saat rekapitulasi penghitungan ulang selesai, saksi Kaji menolak menandatangani berita acara. Alasannya sama, PPK Pegantenan tidak menunjukkan model C1-KWK kepada saksi dan masyarakat.

Di PPK Pademawu, sempat terjadi adu argumentasi antara saksi Kaji dan anggota PPK. Di sana saksi Kaji minta PPK menunjukkan dokumen yang berisi DPT, jumlah surat, dan lainnya. Namun, akhirnya saksi Kaji mau tanda tangan di berita acara. Tapi, dia menulis keberatan dengan tidak ditunjukkannya C1-KWK.

Begitu juga saksi Kaji di PPK Batumarmar, Galis, dan Larangan. Mereka menolak tanda tangan di berita acara hasil rekapitulasi suara penghitungan ulang.

Ketua Panwaskab Pilgub di Pemekasan Asir melalui Divisi Tindak Lanjut Badruttamam juga mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima dari panwascam, rata-rata saksi Kaji menolak tanda tangan di berita acara rekapitulasi.

Ketua KPU Pamekasan Imadoeddin mengatakan, tidak tanda tangannya saksi Kaji tidak berpengaruh terhadap rekapitulasi suara penghitungan ulang."Artinya, sah tidaknya hasil rekapitulasi bukan karena ada atau tidaknya tanda tangan para saksi," katanya. (dd/pn)

Masuknya Batavia Air Lines Diharapkan Tiket Lebih Murah & Bisa Jadi Kompetitor Sriwijaya Air

KRC,MALANG –
Lanuma Bandara Abdulrahman Saleh tambah satu Operator penerbangan Batavia Airlines, namun disisi lain persoalan Airportax tiga daerah belum jelas payung hukumnnya untuk mengambilnya. Disisi lain masyarakat mengharapkan dengan adanya Batavia air lines, tiket penerbangan melalui Bandara Abd Saleh bisa lebih murah.” Dengan adanya operator baru, diharapkan bisa lebih kompetitif dari para operator,” tandas wakil walikota Malang Drs. Bambang Priyo Utomo
Sementara masalah yang paling krusial saat ini tiga pemerintah daerah (pemda) di Malang Raya angkat tangan soal nasib dana airport tax sebesar Rp 1,5 miliar. Pasalnya, selain belum ada perdanya, mereka merasa tidak punya wewenang atas pengelolaan dana tersebut. Dana tersebut di bawah kendali Dishub Pemprov Jatim.

Kepala Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Malang Soefiyanto menjelaskan bahwa yang mengelola bandara adalah dinas perhubungan pusat. Untuk Bandara Abdulrachman Saleh (BAS) Malang dilimpahkan kepada Dishub Jatim. Semuanya yang berkaitan dengan airport tax nantinya juga menjadi wewenang Dishub Jatim. "Kami tidak punya kewenangan soal airport tax itu," ujarnya.

Menurut dia, dana yang diperoleh lewat pendapatan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) itu belum ada perdanya. Akibatnya, dana itu belum bisa diserahkan kepada Dishub Jatim. Setelah ada perda, nanti baru ada MoU lagi dengan tiga daerah di Malang Raya ini terkait prosentase pembagian dana itu. "Kami belum tahu prosentasenya. Jika nanti Pemkab Malang mendapatkan bagian dari airport tax, maka akan kami masukkan dalam PAD," tambahnya.

Lalu apa keuntungan Pemkab Malang selama pengopersian bandara tersebut ? Dijelaskan, keuntungan yang didapatkan baru sebatas keuntungan promosi. Karena dengan adanya penerbangan sipil ke Malang itu juga akan berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisata. "Saat ini memang belum seberapa, tapi yakin ke depan akan sangat besar manfaatnya," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kadis Ops Lanud Abdulrachman Saleh Kolonel PNB Ismet Ismaya Saleh mengatakan, dana dari airport tax sebesar Rp 1,5 miliar itu tidak bisa dipergunakan karena belum ada perdanya. Akibatnya, hal itu mempengaruhi tingkat pelayanan terhadap penumpang. Karena biaya perawatan BAS hanya menggantungkan anggaran dari pihak TNI-AU dan dari pemda Malang Raya.

Sementara itu, Pemkot Batu tampaknya juga tidak bisa berbuat banyak terkait dana airport tax itu. Sebaliknya, Pemkot Batu berharap Pemprov Jatim segera menfasilitasi pemda se-Malang Raya beserta Lanud Abdulrachman Saleh untuk membahas persoalan tersebut.

Meski demikian, menurut Eddy, penerimaan dari airport tax bukan hal yang utama. Baginya yang terpenting perolehan itu bisa segera dimanfaatkan. Khususnya untuk meningkatkan fasilitas yang ada di kawasan bandara supaya semakin bagus. "Kami memang punya hak, tapi yang utama harus untuk mempercantik kawasan bandara," kata dia.

Hal itu, sambung Eddy, karena Pemkot Batu juga turut ambil bagian dalam pembangunan fasilitas di BAS. Eddy menambahkan, jika aturan mainnya sudah jelas dan pemkot juga mendapat bagian, maka akan dijadikan salah pendapatan asli daerah. Meskipun hingga saat ini belum diketahui berapa besar yang akan diterima Pemkot Batu. "Peruntukannya ya macam-macam. Yang jelas, setiap pendapatan daerah akan kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk peningkatan pelayanan keseharan dan pendidikan," janjinya.

Sedangkan Wakil Wali Kota Malang Bambang Priyo Utomo menambahkan, pemkot sendiri akan melakukan konsolidasi dengan pemerintah Kabupaten Malang dan Pemkot Batu. Langkah ini diperlukan untuk mendesak Pemprov Jatim agar segera mengesahkan perda pengelolaan BAS. Sebab, pemda se-Malang Raya sudah komitmen merintis dan mengembangkan keberadaan BAS sebagai bandara nasional. "Kami rasa dengan perkembangan maskapai yang ada tidak ada alasan pemprov untuk tidak mengesahkan perda," tegasnya. (eas)

Kejari Mulai Obok-obok Kantor Dewan Cari Dokumen Dugaan Korupsi

KRC,MALANG -
Upaya Kejari Malang untuk mencari barang bukti dengan menggeledah gedung dewan minggu lalu membuahkan hasil. Kejari telah menyita dokumen penting yang dijadikan bahan penyidikan dugaan korupsi dewan periode 1999-2004 senilai Rp 4,008 miliar. "Barang bukti yang kami dapatkan lebih dari 10 dokumen," ujar Kajari Kota Malang Witono, kemarin.

Apa saja? Witono enggan menjelaskan secara detail dokumen yang berhasil diamankan penyidik. Dia hanya menyebutkan, 10 dokumen itu terdiri dari dua bagian, yakni kuintansi terkait keluar masuknya anggaran di sekretariat dewan (setwan) dan APBD 2004.

Keberadaan barang bukti dan alat bukti ini akan digunakan untuk konsultasi dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Surabaya. Kejari sendiri mengagendakan pertemuan dengan BPK Senin kemarin (15/12), namun belum terealisasi. Sebab, surat permintaan kejari belum ada jawaban dari BPK.

Sedangkan konsultasi kejari ke BPK ini terkait adanya kejanggalan yang ditemukan penyidik dalam dugaan korupsi Rp 4,008 miliar. Kejanggalan tersebut dalam RAPBD 2004 dianggarkan 31 pos penggunaan dengan total anggaran Rp 16,11 miliar. Tetapi setelah disahkan, 31 pos tersebut dipangkas menjadi 26 pos.

Sedangkan total dana yang dianggarkan tidak berkurang. Tapi justru malah bertambah menjadi Rp 16,139 miliar. Dalam PAK (perubahan anggaran keuangan), anggarannya naik lagi menjadi Rp 16,751 miliar. Sehingga dibutuhkan barang bukti autentik selain hasil penyidikan yang telah dilakukan. "Kemungkinan pertemuan dengan BPK dilakukan minggu depan," terang Witono.

Witono menambahkan, penyidik sangat membutuhkan keterangan dari mantan Sekretaris Panggar Achmad Fauzan sebagai saksi. Namun itu tertunda, karena Fauzan masih menunaikan ibadah haji dan baru pulang ke Malang sekitar 20 Desember mendatang.

Disinggung nama tersangka baru, Witono menegaskan, hingga saat ini kejari masih fokus pada penanganan dua tersangka yang telah ditetapkan, yakni Agus Sukamto (ketua panggar) dan Achmad Zainuri (wakil ketua panggar). Sehingga belum ada nama tersangka baru.

Namun, kata dia, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Apalagi penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadap Fauzan. "Dia (Fauzan) ada kemungkinan diperiksa setelah pulang haji. Nanti langsung kami beri surat panggilan pemeriksaan sebagai saksi," tutur alumnus FH UB ini.

Seperti diberitakan, tim penyidik Kejari Kota Malang minggu lalu menggeledah sekretariat dewan (setwan) selama dua hari. Tim yang dipimpin langsung Ketua Penyidik Ramli Manan Ch itu, mencari berkas di ruang arsip DPRD. Aksi itu dilakukan untuk mencari barang bukti asli. Sebab, sebelumnya berkas-berkas yang ditemukan penyidik awalnya hanya foto kopian. Begitu juga kelengkapan berkas yang diserahkan kepada saksi selama penyidikan berlangsung. (ee)

Dipaksakan Hari Ini Disahkan Pensiun Hakim Agung 70 Tahun

KRC,JAKARTA -
Pengesahan Rancangan UU Mahkamah Agung dilakukan pada sidang paripurna hari ini (18/12). Selain beberapa pasal masih menjadi kontroversi, Indonesian Corruption Watch (ICW) menengarai pengesahan RUU secara tergesa-gesa itu untuk meloloskan paket pimpinan MA yang sudah dinegosiasikan antara DPR dan MA.

Koordinator Monitoring Peradilan ICW Emerson Yuntho mengungkapkan, pihaknya sudah lama mendengar indikasi terjadinya "selingkuh" antara DPR dan MA untuk meloloskan tiga nama hakim agung dalam satu paket pimpinan MA. Mereka adalah Harifin Tumpa sebagai ketua MA, Ahmad Kamil sebagai wakil ketua MA bidang nonyudisial, dan Djoko Sarwoko sebagai wakil ketua MA bidang yudisial.

''Seharusnya mereka pensiun Januari 2009 nanti. Dengan UU MA yang baru (mengatur usia pensiun hakim MA 70 tahun, Red) mereka kembali berpeluang menjadi pucuk pimpinan MA,'' ujar Emerson saat diskusi Pro-Kontra RUU MA di DPR. Hadir sebagai pembicara Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) Lukman Hakim Saifudin, anggota Komisi III Gayus Lumbuun, dan Ketua FKB Effendy Choirie.

Karena itu, ICW berharap fraksi-fraksi yang menolak usia pensiun hakim 70 tahun tetap konsisten dengan pendiriannya. Menurut Emerson, banyak hakim karir yang mengeluh dengan usul pasal usia pensiun hakim agung 70 tahun. ''Mereka khawatir karirnya terhambat,'' tandasnya. UU lama, usia hakim agung 65 tahun. Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, usia produktif masyarakat Indonesia maksimal 65 tahun.

Melihat peta dukungan usia pensiun 70 tahun yang sangat kuat di DPR, sementara fraksi pendukung usia pensiun 65 tahun juga tak ingin berubah, ICW mengusulkan solusi agar dicari jalan tengah. Salah satu opsinya adalah menaikkan usia pensiun hakim agung maksimal 67 tahun. ''Kalau tetap ngotot (70 tahun, Red), saya harap fraksi-fraksi penolak bisa walkout,'' serunya.

Usul tersebut disambut baik oleh Ketua FPPP Lukman Hakim Saifudin. Menurut dia, argumen usul usia pensiun 67 tahun cukup realistis karena setara dengan usia pensiun hakim konstitusi. ''Jadi, saya sepakat kalau disetarakan saja,'' tandas anggota Komisi III itu.

Alasan lain adalah usia pensiun hakim pengadilan tinggi yang 65 tahun. Hal itu terkait persyaratan menjadi hakim agung. Salah satu syarat mencalonkan diri sebagai hakim agung adalah pernah menjadi hakim tinggi. ''Jadi, kalau pensiun hakim agung 65 tahun, kesempatan hakim tinggi untuk menuju puncak karir sebagai hakim agung semakin sempit,'' ujarnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Effendy Choirie melihat pedebatan soal usia pensiun hakim agung sudah mencapai titik nadir sehingga sulit dinegosiasikan lagi. ''Kalau sudah pada batas ini, saya rasa hanya masalah pilihan,'' ujarnya. Dia berharap apa pun hasilnya nanti, sosialisasi UU MA kepada masyarakat bisa diintensifkan. Karena itu, dia mengusulkan agar pengesahan RUU MA ditunda untuk melakukan sosialisasi(ayu)

Awan Tebal Dan Hujan Deras Selimuti Kota Metropolitan

KRC, Jakarta
Gelap mengepung Jakarta sore ini. Awan sangat tebal. Tidak lama hujan turun deras. Hujan kali ini disertai angin yang bertiup sangat kencang. Belum ada laporan kerusakan.

Para pengendara yang lewat di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pukul 16.00 WIB, Rabu (17/12/2008) ramai-ramai menyalakan lampu kendaraan karena saking gelapnya. "Gelapnya seperti sudah maghrib, padahal masih jam empatan sore," keluh Putri, salah seorang pengendara yang melintas di Gatot Subroto.

Lalu lintas di Gatot Subroto pun terhambat karena pengendara melambatkan laju kendaraannya. Pengendara tidak berani melaju kencang sebab selain licin juga menghindari terpaan angin yang sangat kencang.

"Dahan-dahan pohon meliuk ditiup angin. Seram," kisah Putri.

Pemandangan serupa terjadi di Mampang, Ragunan dan Blok M. (ayu/)

Industri Outomotif Amerika Terancam Gulung Tikar

KRC, WASHINGTON DC -
Rakyat Amerika Serikat, khususnya yang memiliki pekerjaan terkait dengan otomotif, akan menghadapi Natal paling suram tahun ini. Bertumbangannya perusahaan raksasa di sektor keuangan kini merembet ke industri manufaktur otomotif. Ratusan ribu pekerja, salesman, karyawan industri komponen, dan broker mobil akan kehilangan pekerjaan.

Hal itu dipicu oleh keputusan Senat AS yang menolak permohonan bantuan dana talangan (bailout) kemarin (12/12). Padahal, sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS menyetujui permohonan tersebut.

Melalui voting menjelang tengah malam, didapatkan hasil 52 suara menentang dan hanya 35 suara yang mendukung. Sisanya menyatakan abstain, termasuk Wapres terpilih Joe Biden. Di AS, regulasi yang diajukan kepada parlemen harus mendapat persetujuan dua kamar parlemen yang berkedudukan setara, yaitu DPR dan senat.

Nasib tiga raksasa otomotif AS atau Big Three, yakni GM, Chrysler, dan Ford, pun kini di ujung tanduk. Bahkan, dua perusahaan dengan kondisi terparah, yaitu GM dan Chrysler, akan menghadapi kebangkrutan jika tidak ada upaya penyelamatan bulan ini.

Untuk menghindari kolaps, GM membutuhkan suntikan dana minimal USD 11 miliar akhir bulan ini. Sedangkan Chrysler harus mendapat dana cash USD 3 miliar selambatnya awal tahun depan, jika tidak ingin tinggal nama.

Gagalnya kongres mencapai kesepakatan untuk pemberian bailout senilai USD 14 miliar ke sektor otomotif itu memaksa pemerintahan George W. Bush mengevaluasi opsi lain untuk menyelamatkan perekonomian AS yang semakin mendekati jurang resesi.

Juru Bicara Gedung Putih Dana Perino menyatakan, Gedung Putih kini mempertimbangkan menggunakan dana talangan sektor finansial senilai USD 700 miliar yang disetujui kongres sebelumnya.

''Dalam kondisi normal, kami lebih senang pasar yang menentukan nasib perusahaan swasta. Namun, dalam ekonomi yang sulit sekarang, bantuan dari dana talangan sektor finansial akan kami pertimbangkan,'' ujarnya dari pesawat kepresidenan Air Force One tadi malam.

Pemimpin Senat Harry Read mengungkapkan, gagalnya keputusan di kongres itu terutama dipicu oleh soal penurunan gaji. Sebagai bagian dari pemberian bailout, para senator dari Partai Republik menuntut gaji pekerja otomotif AS disamakan dengan pekerja asing mulai tahun depan. Namun, tuntutan itu ditentang serikat pekerja.

''Saya merasa takut melihat Wall Street besok. Sepertinya hal itu tidak akan menjadi sebuah pandangan yang menyenangkan. Jutaan warga Amerika, bukan hanya pekerja otomotif, namun juga masyarakat yang menjual mobil, agen, dan orang yang bekerja pada otomotif, akan terkena dampak secara langsung,'' tegas Harry Read dalam konferensi pers usai rapat membahas bailout.

Dengan kegagalan senat mencapai kesepakatan tersebut, berarti pemerintah AS harus menunggu hingga tahun depan untuk mencari restu lagi.

Masyarakat AS kini sangat dilematis soal penyelamatan sektor otomotif. Jika tidak diselamatkan, kebangkrutan industri otomotif dikhawatirkan berdampak luas bagi perekonomian.

Big Three secara langsung memiliki karyawan hingga 250.000 orang, sekitar 100.000 orang dari pemasok spare part. Jika ditotal bersama seluruh pekerja yang terlibat, satu di antara 10 pekerjaan di AS berhubungan dengan sektor otomotif.

Sementara itu, keputusan senat ditanggapi dengan sangat kecewa oleh para pabrikan yang bermarkas di Detroit tersebut. Nilai saham dua perusahaan, GM dan Ford, langsung terjun. Nilai saham GM terkoreksi sampai 26 persen, sedangkan produsen mobil terbesar kedua Ford merosot sampai 16 persen.

Untuk mengantisipasi kondisi lebih buruk, GM dikabarkan sudah menyewa penasihat kebangkrutan. Namun, manajemen GM menegaskan bahwa kebangkrutan bukan sebuah opsi bagi mereka. Harian Wall Street Journal melaporkan, GM telah menyewa Harvey Miller yang merupakan ahli masalah kebangkrutan dari kantor hukum Weil Gotshal & Manges LP.

Chrysler sebelumnya juga menyewa penasihat kebangkrutan dari kantor hukum Jones Day. Para produsen otomotif top AS itu kini sangat membutuhkan dana tunai sebelum 2009. ''Kami sudah lama menyatakan bahwa manajemen mempertimbangkan kebangkrutan. Namun, kami menyimpulkan bahwa ini bukanlah opsi yang dapat berjalan,'' ungkap Juru Bicara GM Tony Cervone.

GM yang menjual merek Chevrolet, Cadillac, Hummer, dan Opel itu membukukan kerugian hampir UD 73 miliar sejak 2004 dan membukukan penurunan penjualan 22 persen di pasar AS akhir tahun ini. Perusahaan mobil terbesar kedua di dunia setelah Toyota tersebut menderita kerugian USD 4,2 miliar pada kuartal ketiga tahun ini.

Sementara itu, omzet Chrysler merosot 28 persen pada November dan menjadi penurunan terburuk dalam sejarah perusahaan pembuat merek Jeep serta Dodge tersebut.

Dampak ke Dunia

Berembusnya kabar buruk soal ekonomi dari AS kembali mengguncang perekonomian dunia. Pasar saham di Eropa dan Asia, termasuk Indonesia, langsung terjun bebas. IHSG terpangkas 53,726 poin atau 4,08 persen menjadi 1.262,968.

Indeks utama bursa saham di Tokyo, Nikkei, sempat merosot lebih dari tujuh persen sebelum ditutup turun 5,6 persen. Saham pabrik mobil langsung ramai-ramai dilepas para investor. Saham Toyota Motor Corp menukik lebih dari 10 persen di Tokyo. Sedangkan dolar AS melemah di bawah level psikologis 90 yen untuk kali pertama sejak 1995, sehingga meningkatkan kekhawatiran akan mengganggu laba berbagai perusahaan Jepang.

Bagaimana dengan dampak ke Indonesia? Pengamat Ekonomi Fauzi Ikhsan menjelaskan, kegagalan senat AS mencapai kesepakatan mengenai bailout multimiliaran dolar AS untuk industri otomotif itu tidak terlalu memengaruhi perekonomian Indonesia.

''Secara umum berpengaruh terhadap pasar saham. Kegagalan kesepakatan itu kan akan membuat pasar saham AS merosot dan biasanya akan diikuti oleh pasar saham di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Namun, pengaruh untuk perekonomian secara keseluruhan tak signifikan, termasuk untuk rupiah,'' ungkapnya.

Terkait dengan kegagalan bailout, Fauzi menduga, pada awal tahun depan, pemerintah AS akan menawarkan program bailout baru untuk stimulus perekonomian AS. ''Kita akan lihat nanti sekitar 20 Januari, ketika pemerintahan AS sudah berubah serta komposisi senat yang juga akan berubah,'' ujarnya.

Fauzi meyakini, dalam pemerintahan baru nanti ada kompromi-kompromi kebijakan terkait dengan program bailout tersebut. (Ayu)

Skandal Penjualan Kursi Senat : Obama Desak Illinois Mundur

KRC, Jakarta
Illinois - Nasib Gubernur Illinois Rod Blagojevich tengah di ujung tanduk. Dia dituduh berupaya menjual kursi Senat Illinois yang kosong setelah ditinggalkan presiden terpilih Barack Obama.

Obama pun menyerukan Blagojevich mengundurkan diri. Ini dikarenakan Blagojevich terbukti terlibat dalam skandal memalukan pasca pemilihan presiden AS tersebut. Ia didakwa telah berusaha menjual kursi Senat yang ditinggalkan Obama dengan imbalan uang.

Juru bicara Obama, Robert Gibbs, mengatakan, Blagojevich hendaknya turun "karena dengan keadaan yang seperti sekarang ini, sulit bagi gubernur untuk melaksanakan pekerjaannya dan melayani rakyat Illinois."

Kaukus Senat Partai Demokrat bahkan telah mengambil langkah lebih keras. Selain meminta Blagojevich turun dari kursi gubernur, Kaukus yang mewadahi para senator Demokrat itu juga meminta Blagojevich urung mengumumkan nama senator pengganti Obama. Kaukus bahkan mengancam akan menolak siapapun yang ditunjuk oleh Blagojevich.

"Menyusul penahanan Anda atas tuduhan korupsi federal terkait dengan kursi Senat, semua keputusan dari Anda tentu akan mengundang pertanyaan serius," tulis Kaukus kepada Blagojevich seperti dilansir News.com.au, Kamis (11/12/2008).

Gubernur Illinois selama dua masa jabatan tersebut ditangkap Selasa, 9 Desember lalu dan kemudian dilepaskan dengan jaminan.

Obama menyebut tuduhan atas Blagojevich mengagetkan sekaligus menyedihkan. Blagojevich juga pernah tersangkut beberapa kasus lain selama kepemimpinannya di Illinois.

Dua surat kabar terkemuka di Illinois, The Chicago Tribune dan The Chicago Sun Times, telah berulang kali mendesak Blagojevich segera lengser dari jabatannya.
(ard)

Sultan Kampanye Jusuf Kalla Terganggu

KRC, jakarta
- Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya Jusuf Kalla menegaskan, Partai Golkar tidak merasa terganggu dengan tingkah sejumlah kadernya yang rajin roadshow demi kursi R1. Sebut saja, Sultan Hamengku Buwono X, Yuddy Chrisnandi, Fadel Muhammad dan Marwah Daud Ibrahim. Mereka mencoba peruntungan menuju kursi kepresidenan tanpa menggunakan Partai Golkar. Kalla menyebut upaya mereka memang hak politik kader Golkar.

“Saya selalu katakan, ada dua hak pokok berpolitik yang tidak bisa diganggu-gugat. Yaitu hak dipilih dan memilih. Itu bebas-bebas saja,” kata Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, (5/12/2008).

Menurut Kalla, selama mereka tidak menggunakan kendaraan Partai Golkar, hal itu bukan masalah besar. “Selama tidak memakai atribut Golkar tidak apa-apa,” ungkapnya. Kalla mencontohkan, saat dirinya berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pilpres 2004 pun tidak menggunakan atribut Golkar untuk memikat masyarakat. Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi kendaraan menuju kursi pemerintahan. “Itu menambah semangat juga,” tandasnya.(ayu)

Bursa wall Street Membaik

KRC, NEW YORK,
Bursa Wall Street kembali mendulang poin besar pada perdagangan Senin (8/12) waktu setempat. Investor menaruh harapan terhadap rencana Barrack Obama meningkatkan belanja infrastruktur untuk menolong perekonomian AS.

Indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 298,76 poin atau (3,46 persen) ke posisi 8.934,18. Sedangkan indeks Standard & Poor’s 500 bertambah 33,63 poin (3,84 persen) pada 909,70, serta indeks komposit Nasdaq meningkat 62,43 poin (4,14 persen) menjadi 1.571,74.

Selain itu, pasar juga mendapat sentimen positif dari berita semakin dekatnya kesepakatan untuk menolong industri otomotis AS, melalui tiga perusahaan terbesar di AS atau yang biasa disebut Big Three, yakni For, General Motor dan Chrysler.(ayu)

Kisruh Pilkada Jatim KPUD Jatim Harus Lakukan Pemungutan Ulang

KRC, Jakarta -
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan KPUD Jatim harus melakukan pemungutan ulang di Kabupaten Bangkalan dan Sampang serta perhitungan ulang di Kabupaten Pamekasan. Pasangan Sukarwo dan Saefullah Yusuf (Karsa) menilai putusan ini sebagai putusan yang tidak biasa.

"Kami berpegang teguh pada putusan MK, walaupun tidak biasanya MK memutuskan hal seperti ini. Ini adalah terobosan baru," tutur Sukarwo yang sering dipanggil Pakde Karwo ini saat menggelar konferensi pers di Lantai 4 Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (2/12/2008)

Meski tak biasa, kubu Karsa menghargai putusan MK. "Dalam kasus ini MK punya kewenangan baru untuk memerintahkan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang, tapi kami menghargai putusan tersebut," tambah pengacara tim Karsa, Todung Mulya Lubis.

Lebih lanjut, Kubu Karsa menganggap bahwa putusan MK ini mempunyai pengaruh yang cukup besar, karena MK biasanya hanya memutus hasil sengketa pemilu.

Usai pembacaan putusan, dua kubu yang bersengkata sama-sama langsung menggelar konferensi pers. Kubu Karsa menggelar konferensi pers di lantai 4, sementara pasangan Khofifah dan Mudjiono (Kaji) menggelar konferensi pers di lantai 2 Gedung MK.(don)