Mendagri Lantik PJS Gubernur Sulsel

KRC, Jakarta

- Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Sabtu (19/1) pagi besok dijadwalkan akan melantik Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Mayjen TNI Tanri Bali Lamo, putera mantan Gubernur Sulsel Achmad Lamo.
Sebelum dilantik menjadi Pjs Gubernur Sulsel oleh Mendagri di Gedung Depdagri, Tanri Bali akan diangkat terlebih dulu menjadi salah seorang Staf Ahli Mendagri.
Putera mantan Gubernur Sulsel Achmad Lamo, ditunjuk menjadi Pjs Gubernur. Saat ini, Tanri masih menjabat sebagai Asisten Personil Kepala Staf TNI-AD, Demikian informasi yang diterima Kompas di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (18/1) sore tadi.
Menurut sumber tersebut, seusai dipanggil Presiden Yudhoyono, Jumat (18/1), Tanri datang menemui Wapres Kalla di Istana Wapres, untuk melapor dan mendapat pengarahan mengenai tugas barunya.
Tanri juga sempat bertemu sekitar satu jam dengan Sekretaris Wapres Tursandi Alwi di ruang kerjanya. Pertemuan Tanri dengan Wapres Kalla dan Tursansi sama sekali tidak diketahui oleh pers.
"Tanri Bali kemarin siang ditelpon Presiden, untuk menduduki tugas barunya," tambah sumber tersebut. Sebelumnya, dua nama calon Pjs Gubernur yang dijagokan adalah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri Sodjoangun Situmorang dan mantan Panglima Kodam Brawidjaya Letjen TNI Syamsul Mapareppa.(don)

Pemerintah Optimalkan Sistim bandara

KRC, Tangerang
-Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah melalui Departemen Perhubungan akan menyatukan sistem pengamanan bandara di seluruh Indonesia yang selama ini sistemnya berbeda-beda. Penyatuan itu supaya ada sistem yang baku dalam sistem pengamanan bandara.
Selama ini sistem dan peranan perangkat kepolisian, administrator bandara serta Komite Keamanan Penerbangan Nasional dianggap belum menyatu satu dengan lainnya, terutama antar bandar udara yang satu dengan lainnya.
Hal itu disampaikan Wapres Kalla saat memberikan keterangan, seusai meninjau dan mendengarkan paparan dari PT Angkasa Pura (AP) II dan PT Garuda Nusantara di Hanggar Pemeliharaan Pesawat Garuda, Bandar Udara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten, Jumat (18/1) siang.
"Kita kan ada sistem pengamanan bandara yang berbeda-beda. Sebab itu disatukan. Bagaimana peran polisi dan peranan administrator bandara. Kalau ada masalah bagaimana. Pak Menteri (Departemen Perhubungan) akan mengumpulkan mereka (pengeloa bandara) bersama Kepala Kepolisian RI untuk menyampaikan seluruh sistemnya," ujar Wapres Kalla.
Menurut Wapres Kalla, "Jadi, bukan hanya di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, akan tetapi juga sistem pengamanan bandara secara nasional."
Ditanya apakah perlu adanya Badan Security Penerbangan Nasional sebagaimana disampai Dirut PT AP II, Wapres Kalla menjawab tidak perlu. "Peranaan pengamanan yang sekarang sudah cukup baik, akan tetapi lini komando dan tanggung jawabnya harus dipersatukan. Mana laporan yang bisa diterima dan bagaimana koordinasi tindakan antara Polri dan Administrator Bandara," tambah Wapres Kalla. Dalam kunjungan ini, Wapres Kalla didampingi Menteri Perhubungan Jusman Syafi'i Djamal, Menteri Negara BUMN Sofjan Djalil, serta Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata. Acara ini juga dihadiri oleh unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Tangerang serta Dirut PT Angkasa Pura (AP) II Eddy Haryoto.
Sebelum meninjau perluasan pembangunan seperti Terminal 2 dan Terminal Khusus untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan lokasi bakal Terminal III, Wapres Kalla saat ini masih mendengarkan paparan dari PT AP (AP) II Eddy Haryoto di Kantor AP II. (H./don)