Mengkeu Tutup Mulut Soal Dugaan Rekayasa Pajak Grup Bakrie

KRC, Jakarta
— Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan berkomentar atas dugaan rekayasa pembayaran pajak tiga perusahaan di bawah naungan Grup Bakrie sebesar Rp 2,1 triliun.

"Saya tidak mau mengeluarkan statement apa-apa," kata Menkeu, saat ditemui seusai membuka Workshop Peran Nasional Single Window (NSW) Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional, di Gedung Dhanapala, Depkeu, Jakarta, Selasa (15/12/2009).

Menkeu terlihat seperti "alergi" terhadap pertanyaan wartawan soal dugaan rekayasa pajak Grup Bakrie ini. Pasalnya, ini bukan kali pertama Menkeu tutup mulut soal masalah ini.

Saat membuka acara Sosialisasi Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) di Hotel Borobudur, pagi ini, Menkeu bahkan tidak berkomentar sepatah kata pun. Saat itu, wartawan dari berbagai media juga menanyakan hal yang sama terhadap Menkeu.

Namun, Menkeu yang mengenakan setelan blazer berwarna putih tulang ini justru mempercepat langkahnya dan berjalan dengan sangat buru-buru karena harus menghadiri Workshop Peran NSW di Gedung Dhanapala, Depkeu.

Tidak putus asa, di Gedung Depkeu, para wartawan juga menanyakan hal yang sama. Bahkan, sempat terjadi sedikit "kericuhan" dan aksi saling dorong antara wartawan dan ajudan Menkeu. "Boleh enggak (wawancara), kita juga punya hak untuk wawancara. Jangan main dorong-dorong," ujar seorang reporter media televisi karena merasa didorong-dorong oleh ajudan Depkeu.

Mendengar hal itu, Menkeu hanya tersenyum dan langsung menuju lobi gedung. Sejurus kemudian, Menkeu lantas masuk ke dalam mobil dinasnya, Toyota Camry berwarna hitam.

Seperti dilansir Majalah Tempo, Ditjen Pajak tengah mengusut dugaan rekayasa pembayaran pajak oleh tiga perusahaan Grup Bakrie senilai Rp 2,1 triliun. Mereka adalah PT Bumi Resources Tbk senilai Rp 376 miliar, PT Kaltim Prima Coal Rp 1,5 triliun serta PT Arutmin Indonesia senilai 39 juta dollar AS. Kalau terbukti, ini merupakan kasus baru penggelapan pajak di Indonesia, setelah sebelumnya dipegang oleh Asian Agri Group (perusahaan kelapa sawit mili salah satu orang terkaya Indonesia Sukanto Tanoto) , yang diduga menggelapkan pajak selama 2002-2005 sebesar Rp 1,4 triliun.(don)

Denda Mencekik 800 Juta Arema Naik Banding Lawan Komdis

KRC, MALANG –
Kerikil tajam yang mengiringi langkah Arema di puncak klasemen, mulai menyakiti. Kali ini, palu Komisi Disiplin (Komdis) PSSI, kembali menghantam.
Arema harus menerima sanksi berlipat-lipat. Semua itu dampak dari laga versus Persipura, Rabu (9/12) kemarin di Stadion Kanjuruhan. Gara-gara penonton melakukan aksi main lempar ke lapangan, plus adanya nyanyian yang ‘menyerang’ komunitas suporter lain, panpel mendapat denda Rp 50 juta, plus Rp 15 juta.
Bukan itu saja, Arema harus memainkan satu laga tanpa penonton. Yakni saat menjamu Persib Bandung, pada Sabtu (19/12) mendatang. Jelas, sebuah tamparan hebat, harus dirasakan Arema.
Betapa tidak, laga usiran itu secara otomatis mematikan pemasukan Arema. Angkanya bahkan bisa mencapai Rp 800 juta. Karena Arema versus Persib, adalah salah satu laga yang tergolong bigmatch.
Mendapat perlakuan tersebut, jelas Arema tidak terima. Mereka langsung melakukan banding. Rencananya memori banding akan dikirimkan hari ini.
Direktur Utama PT Arema Indonesia, Gunadi Handoko mengatakan, banding atas sanksi yang diberikan Komdis, memang harus dilakukan.
‘’Tentu saja kami akan melakukan banding. Sanksi yang dijatuhkan oleh Komdis PSSI sangat memberatkan Arema. Banding atas sanksi ini akan kita lakukan besok (hari ini, Red.),’’ ujar Gunadi kepada wartawan , kemarin sore.
Bagi Arema, sanksi denda dan skorsing laga tanpa penonton ini sangat berat karena jika dihitung dalam rupiah, jumlahnya bisa mencapai ratusan juta.
Gunadi menuturkan, kerugian yang paling besar adalah sanksi skorsing laga tanpa penonton. Dalam setiap laga, Arema bisa mendapatkan pemasukan dari penonton sekitar Rp 725 juta. Kalau skorsing ini jadi dilaksanakan, maka tentu saja Arema harus kehilangan nominal yang sangat besar, bahkan mencapai Rp 800 juta.
‘’Hitung saja berapa kerugian kami kalau memang skorsing laga tanpa penonton jadi dilaksanakan. Dari sanksi denda Rp 65 juta ditambah dengan pendapatan menggelar pertandingan yang ditotal dalam rupiah sekitar Rp 725 juta. Bahkan bisa-bisa kami harus kehilangan uang Rp 800 juta karena laga menghadapi Persib adalah salah satu bigmatch yang mengundang banyak penonton,’’ paparnya.
Arema sendiri akan memperjuangkan persoalan ini dengan sungguh-sungguh. Sebab sanksi yang membuahkan kerugian besar untuk tim sangat memberatkan secara finansial.
Apalagi kondisi keuangan Arema saat ini juga sedang kembang kempis. Jika harus menanggung kerugian sebesar itu, maka akan semakin berat beban yang ditanggung tim yang saat ini sedang berada di puncak klasemen itu.
‘’Kami juga meminta kepada suporter atau penonton pertandingan laga Arema, siapapun dan kapanpun itu, pada saat menyaksikan pertandingan harus bisa tertib dan menunjukkan sportifitas. Sebab kalau mereka tidak bisa bekerjasama dengan kami, kami juga yang akan menanggung rugi,’’ pungkasnya. (vd)

Kapolri : Demo Anti Korupsi Berjalan Lancar

Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (ard).

KRC, Jakarta -
Demo antikorupsi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya dinilai berjalan aman. Bahkan rusuh di Makassar dinilai hanya bagian dari dinamika.

"Alhamdulillah semua kondisi kondusif di daerah. Tentunya Insya Allah sampai nanti. Memang mungkin belum ada yang selesai," ujar Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD).

BHD mengatakan itu usai salat Ashar di Masjid Kompleks Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (9/12/2009). Untuk diketahui, sejak menjabat sebagai Kapolri, BHD salat Ashar di Masjid Mabes Polri baru terhitung dua kali yakni Rabu ini dan kemarin Selasa (8/11/2009).

BHD mengakui memang laporan demo antikorupsi belum lengkap diterimanya. Pihaknya akan mengadakan rapat evaluasi dengan Deputi Operasional Mabes Polri Irjen Pol SY Wenas.

BHD bahkan sempat berterima kasih karena aksi antikorupsi berlangsung damai. "Tentunya ucapan terima kasih kepada semua komponen bangsa yang hari ini semuanya ikut memperingati hari antikorupsi dunia," kata BHD.

BHD juga meminta restu agar Polri, Kejaksaan dan KPK diberi kekuatan untuk memberantas korupsi di Indonesia. "Ini tentunya kita pelihara dan mudah-mudahan situasi kondusif ya. Sudah ada sekarang ini kita pelihara dan akan kita tingkatkan ke depan," imbuh BHD.

Soal rusuh demo Makassar bagaimana? "Itu dinamika, tetapi semua sudah tidak ada masalah," kata BHD singkat.(don)