Jabatan Pangdam Diponegoro Diserah Terimakan

KRC,SEMARANG -

Jabatan Panglima Kodam IV/Diponegoro diserahterimakan dari Mayjen TNI Darpito Pudyastungkoro kepada penggantinya, Mayjen TNI Haryadi Soetanto, kemarin (12/8). Selain defile pasukan dan alutsista, Pangdam IV/Diponegoro yang baru itu juga disambut dengan atraksi barongan dari Wonogiri dan kuda lumping dari Temanggung.Haryadi yang sebelumnya menjabat Pangdam XVII/Cendrawasih tersenyum dan berkali-kali bertepuk tangan kala menyaksikan atraksi kesenian tradisional tersebut. Senyumnya semakin lebar saat melihat begitu guyubnya para prajurit TNI dengan punggawa barongan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo menegaskan, singkatnya masa jabatan Darpito tak perlu dipersoalkan. Menurut Agustadi, hal itu biasa karena kebutuhan organisasi. "Di atasnya ada yang kosong, karena pensiun, sehingga waktu yang dibutuhkan lebih pendek daripada biasanya," terang dia. Haryadi bukanlah orang baru di jajaran Kodam IV/Diponegoro. Sebelumnya, pada 2006, Haryadi pernah memangku jabatan orang kedua di jajaran TNI Jateng dan DIJ sebagai kepala staf kodam (Kasdam). Dia lalu dipromosikan sebagai Pangdam XVII/Cendrawasih sebelum akhirnya kembali ke Jateng sebagai Pangdam IV/Diponegoro. Sejumlah penugasan di daerah operasi militer, baik dalam maupun luar negeri, pernah diembannya. Di antaranya menjadi anggota pasukan perdamaian yang tergabung dalam kontingen Garuda VIII pada 1979 dan Operasi Seroja I hingga III (1976-1984).(dd)

Modis Baju Untuk Para Koruptor

KRC, JAKARTA -

Gagasan memberi seragam kepada koruptor mendapat dukunga penuh Indonesia Corruption Watch (ICW). Kemarin para aktivis ICW mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunjukkan desain baju khusus tersebut.Delapan desain ditunjukkan ke KPK. Tiga staf ICW memeragakan tiga baju, di antaranya di hadapan wartawan.ICW menganggap seragam untuk tahanan KPK sangat mendesak. Pasalnya, selama ini, baik tersangka maupun terdakwa korupsi, diberi keleluasaan mengenakan pakaian rapi, bahkan mewah. Pihak ICW mengusulkan tulisan ''Tahanan KPK Kasus Korupsi'' dalam seragam tersebut. Hal itu untuk menepis tudingan pelanggaran asas praduga tak bersalah terhadap para tahanan kasus korupsi tersebut. Desakan pemakaian seragam koruptor juga meluas. Itu karena masyarakat melihat terdakwa seperti Artalyta Suryani masih sempat berdandan modis layaknya selebriti. Bahkan, jaksa Urip pun tampak masih mengenakan baju safari layaknya pejabat yang masih aktif bertugas. Seragam itu diharapkan memberi efek jera.Seragam khusus koruptor sebenarnya bukan terobosan baru. Sejumlah negara, mulai Korea Selatan hingga Hongkong, sudah lama memberlakukan ketentuan tersebut. United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) bahkan memasukkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga perlu perlakuan khusus. Dan, seragam tersebut dapat secara langsung diasosiasikan dengan perlakuan khusus terhadap pelaku kejahatan korupsi.Soal lokasi penjara untuk koruptor, ICW menilai bahwa Nusakambangan dianggap belum menjamin efek jera. Sebab, menurut mereka, bisa saja para koruptor yang lazimnya dari kalangan berduit membawa sejumlah fasilitas khusus ke Nusakambangan. Hal itu dikhawatirkan justru mendorong diskriminasi dan mengurangi kesan bahwa mereka berada di tahanan.''Banyak kasus seperti itu. Seperti Bob Hasan atau Tommy Soeharto. Di Nusakambangan tetap saja ada perlakuan khusus,'' kata Koordinator Divisi Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho kepada kemarin.Menurut Emerson, adanya perlakuan khusus itu disebabkan masih menjamurnya praktik pemberian ''kelonggaran'' bagi para tahanan berduit. Hal itu, lanjutnya, mengindikasikan suburnya praktik korupsi di lembaga pemasyarakatan (lapas). Dia mencontohkan praktik sogok-menyogok antara sipir dan narapidana untuk memperoleh perlakuan khusus yang masih marak terjadi.(dd)