Mantan Sekwan Diperiksa Kejaksaan

KRC,MALANG -
Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) 1999-2004 Nanang Winarto diperiksa secara maraton oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang kemarin. Nanang tidak sendirian. Dia bersama Kabag Keuangan Sekretariat Dewan (Setwan) Dian Mahendrawati dan beberapa staf setwan lainnya diperiksa sejak Selasa malam (26/8) hingga kemarin siang.Nanang adalah saksi ketujuh yang dihadirkan kejari dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi anggaran DPRD Kota Malang tahun 2004 senilai Rp 4,008 miliar. Nanang diperiksa oleh jaksa penyidik Ramli. Sayangnya, saat rehat penyidikan pukul 15.00, Nanang -yang sekarang menjabat Kadishub Kota Malang- itu enggan berbicara banyak. "Saya diperiksa selaku Sekwan periode itu. Hanya sebagai saksi," ujarnya tergesa-gesa. Materi pemeriksaan, lanjut Nanang, hampir sama dengan saksi-saksi terdahulu yang didatangkan kejari. Selain Dian, Kasubag Anggaran Sekwan Sukaryono juga dihadirkan kembali. Beberapa staf setwan, yakni Hetty dan Peni Sulistyorini, juga diperiksa lagi. "Mereka diperiksa sejak kemarin (Selasa, Red) sampai malam. Penyidikan berlanjut hari ini (kemarin, Red)," ujar Kajari Kota Malang Hermut Achmadi di ruang kerjanya kemarin.Hermut menjelaskan, saksi yang diperiksa tak bisa dipastikan jumlahnya. Sebab, penyidikan akan terus dilakukan sampai mengarah pada sasaran. Kajari kelahiran Semarang itu mengibaratkan penyidikan seperti makan bubur. Artinya, disisir daerah-daerah pinggirnya dulu, baru kemudian mengarah ke tengah. "Kalau langsung ke tengah, akan panas. Karena itu, kami akan terus menyisir dari pinggir," tandasnya.Dia menegaskan dasar hukum yang digunakan kejari untuk menyingkap kembali kasus yang sempat disidik 2005 lalu itu. Menurut dia, kejari menggunakan patokan Surat Edaran (SE) Mendagri 161/3211/SY tertanggal 29 Desember 2003 perihal pedoman kedudukan keuangan anggota dewan. Berdasarkan SE itu, sedikitnya ada delapan item pos anggaran yang disalahgunakan. Total nilainya Rp 4,008 miliar sebagaimana dibeber sejak awal. "MCW boleh mengatakan Rp 10 miliar. Tapi, kami memegang temuan Rp 4 miliar ini," tegasnya.Beberapa pos yang dinilai tak sesuai dengan SE yang juga implementasi PP 110 Tahun 2000, di antaranya, pos bantuan sosial kemasyarakatan, biaya kegiatan adeksi, koordinasi dengan pimpinan dewan, komunikasi, transportasi, kegiatan fraksi, kelancaran tugas, sampai uang kehormatan. Ada dua anggota DPRD 1999-2004 yang sudah dinyatakan sebagai tersangka. Yakni Agus Sukamto (ketua panggar DPRD saat itu) dan Zaenuri (sekretaris panggar DPRD saat itu). Agus sampai saat ini masih tercatat sebagai anggota DPRD Kota Malang.Hanya saja, tak mudah bagi kejari mengungkap kasus ini kembali. Apalagi, kasus tersebut mencuat jauh hari sebelum Hermut dinas di Kota Malang. Bahkan, dalam perjalanan, jabatan dan nama Hermut sempat dipakai oknum tak bertanggung jawab. "Orang lain memasang umpan seolah-olah suruhan saya," bebernya.Problem itu tak hanya menimpa kasus dugaan korupsi dewan, tapi juga kasus dugaan korupsi lain yang kini juga dalam penyidikan. Yakni, dugaan korupsi jasa sarana pelayanan medik RSAA (Rumah Sakit Saiful Anwar) Malang senilai ratusan juta. "Tiga hari lalu, ada telepon masuk ke RSSA bahwa saya menyuruh orang untuk memuluskan penyidikan," kata Hermut. Untungnya, pihak RSSA sigap dan melakukan koordinasi dengan penyidik. Problem lain adalah SMS (layanan pesan singkat) orang tak dikenal kepada istri Hermut yang dinas di Kejari Kabupaten Malang. Isi SMS itu intinya memberitahukan bahwa DPRD Kota Malang ingin damai dalam kasus ini. "Ada dua nomor yang mengaku. 085285920697 dan 08161613334. Nomor terakhir itu yang disebut sebagai nomor Kajari," ungkap Hermut. Saat nomor 0816163334 dihubungi, terdengar suara laki-laki menyambut. Dia siap menjembati kasus dugaan korupsi DPRD Kota Malang dengan uang damai Rp 500 juta. Laki-laki itu juga sempat mengirim empat nomor rekening bank. Masing-masing dua nomor rekening BCA atas nama Ernita Zandra dan Fisla Devi. Dua nomor rekening lain di BNI atas nama Irvine Aprilia Putra dan Edi Pramana. Keempat rekening yang dikirimkan itu beralamatkan Jakarta. "Pihak-pihak yang terkait penyidikan harus waspada dengan masalah seperti itu. Jangan sampai terkecoh mafia," imbau Kajari. (ny)