Persik Siap-Siap Ketamuan Arema

Tim Arema Saat Sedang Berlatih

keras untuk menghadapi Persik Kediri, dalam lawatanya ke Kediri diharapkam dapat point penuh bisa kalahkan Persik. (ard)

KRC,Malang
Panitia Pelaksana (Panpel) Persik tidak lagi bisa mengelak dari tanggung jawab yang dibebankan Badan Liga Indonesia (BLI). Mau tidak mau, mereka harus siap menggelar babak delapan besar. Karena faktor itulah, Panpel Persik berencana menggelar rapat intern di Kediri, Minggu (6/1) besok. Mereka akan membahas persiapan, sekaligus antisipasi kedatangan Aremania. Hal lain yang menjadi prioritas pembahasan adalah faktor keamanan. Sebab pertandingan yang akan mempertemukan Arema, Persiwa, Sriwijaya FC dan PSMS itu, dipastikan akan mengundang perhatian publik sepakbola tanah air.Di atas kertas, dari empat tim tersebut, peluang terbesar menyangkut kedatangan suporter, hanya dari Malang. Tapi panpel juga mengantisipasi kemungkinan kedatangan Singamania (suporter Sriwijaya FC), Persiwa Mania (Persiwa) dan Kampak (PSMS Medan).Agenda itu disampaikan Barnadi, Sekretaris Panpel Persik. Dia mengaku, pihaknya dan Persikmania tidak mempermasalahkan soal penunjukkan sebagai tuan rumah babak delapan besar oleh BLI. Meski hingga kemarin, surat mengenai hal ini belum turun ke manajemen Persik. Persik dan Persikmania sendiri akan berusaha menjadi tuan rumah yang baik. ‘’Minggu besok, kami lebih dulu koordinasi yang sifatnya ke dalam. Hasil pertemuan nanti akan kami tindaklanjuti dengan melakukan koordinasi bersama aparat keamanan di Kediri. Intinya, kami berusaha mempersiapkan diri semaksimal mungkin sesuai panduan BLI,’’ terang Barnadi via ponselnya, kemarin. Rencananya, panpel Persik juga siap mengundang perwakilan suporter dan panpel empat tim yang berlaga pada babak delapan besar. Tujuannya, untuk tukar pendapat dan saling turut mendukung suksesnya gelaran babak delapan besar. Tak terkecuali, kepada panpel Arema dan perwakilan korwil Aremania. Sebab Aremania dan Persikmania pernah saling bentrok di Kediri ketika Arema dan Persik bertemu di musim 2003. Paling tidak, kedua komunitas ini saling sepakat untuk bersikap dewasa dan tidak anarkis. ‘’Pada dasarnya, kami dan Persikmania siap menyambut kedatangan tamu di babak delapan besar. Kami pikir, komunitas suporter empat tim yang akan turun juga akan bersikap dewasa. Sebab mereka tidak ingin timnya terkena imbas dari aksi anarkis mereka,’’ tambah Barnadi. (nd)

Ronaldinho Di[perkirakan Absen Tahun Ini

KRC,MADRID

- Pemain depan asal Brasil, Ronaldinho tidak akan diturunkan saat Barcelona menghadapi Real Mallorca dalam lanjutan Liga Spanyol, Sabtu (5/1) ini.
Pelatih Frank Rijkaard memutuskan menyimpan Ronaldinho karena mantan pemain terbaik dunia ini mengalami cedera otot tendinitis di lutut kirinya. Hal ini diungkapkan oleh manajemen klub dalam situs http://www.blogger.com/.
Ronaldinho tengah mendapat kecaman karena permainannya dianggap sangat menurun pada dua musim terakhir. Setelah tampil buruk saat Barca dikalahkan Real Madrid 0-1 pekan lalu, Dinho absen dalam pertandingan Piala Raja Spanyol (Copa Del Rey) menghadapi Alcoyano pekan ini.
Namun Rijkaard akan mendapat suntikan tenaga baru dengan pulihnya striker Thierry Henry. Pemain asal Perancis ini absen karena cedera sejak 24 November 2007 lalu,.

Tak Berprestasi Persema Ngotot Minta Dana 15 M

KRC, Malang -
Meski Persema Malang tidak lolos ke Liga Super 2008, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tetap mengajukan anggaran sebesar Rp 15 Miliar untuk klub tersebut berkompetisi musim depan."Draft anggaran telah diajukan ke dewan, kita menunggu keputusan dewan," kata Manager Persema sekaligus Sekretaris Kota Malang, Bambang DH Suyono, Jumat (4/1/2007). Manajemen Persema seolah tidak menghiraukan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Dalam Permendagri itu disebutkan klub sepakbola dilarang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, Pemkot Malang juga menyiasatinya dengan rencana membentuk Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Melalui Dispora, mereka berharap dana yang dicairkan ke Persema sah secara hukum.Secara terpisah, wakil ketua DPRD Kota Malang Subur Triono menyatakan akan mempertimbangkan usulan dana Persema sesuai kaidah hukum yang berlaku. "Kita akan mempelajari, apakah dana Persema ini tidak melanggar aturan yang sudah ada," kilahnya.Namun, ia juga mengaku kecewa dengan prestasi Persema selama ini. Pasalnya dengan dana besar, Persema tidak mampu menunjukkan perstasi optimal. "Anggaran yang dikeluarkan harus imbang dengan prestasi dong," tegasnya.Subur menyebut target yang dibebankan Persema selalu gagal. Dikhawatirkan bila terus dimanjakan dengan dana APBD, prestasi Persema tidak akan berkembang. Untuk itu, Persema diharapkan juga menggandeng pihak ketiga untuk mendukung biaya kompetisi.(kup)

SPP Melambung Unibraw Di Protes

KRC, Kampus
Terapkan Sistem Proporsional, Besaran Tiap Mahasiswa Tak Sama, Sumbangan pengembangan pendidikan (SPP) sistem proporsional yang diberlakukan Unibraw pada mahasiswa angkatan 2007 menuai protes. Kemarin, ratusan mahasiswa dan orang tuanya melakukan klarifikasi karena keberatan dengan aturan itu. Sebab, besaran SPP per semester antara mahasiswa yang satu dengan lainnya berbeda. Untuk mahasiswa reguler diberlakukan mulai 0 rupiah sampai Rp 1,5 juta. Sedangkan non-reguler diberlakukan mulai Rp 500 ribu sampai Rp 2,4 juta per semester.Meski tak melakukan aksi, namun bukan itu saja yang dikeluhkan. Pelayanan yang kurang welcome juga disesalkan para orang tua mahasiswa. Terlebih, dalam proses klarifikasi tersebut ditangani staf rektorat dan dipusatkan dalam satu lokasi saja, yakni gedung Widyaloka lantai I. Padahal, dalam surat edaran (SE) rektor, klarifikasi langsung ditangani kabag keuangan Unibraw. Praktis, staf rektorat yang ditunjuk tak mampu menyelesaikan masalah karena tak memiliki wewenang mengeluarkan kebijakan. "Saya ini kecewa, anak saya dua di Unibraw. Masak SPP untuk yang semester II ditarik Rp 2,1 juta," ungkap orang tua mahasiswa dari Surabaya yang enggan dikorankan namanya.Bahkan, dalam proses klarifikasi itu, salah satu anggota TNI yang anaknya kuliah di PIS (program ilmu sosial) jalur SPMK itu hanya diberi jalan tengah. SPP yang harus dibayar itu bisa diangsur atau ditunda dulu. "Katanya masih mau diproses dulu. Tapi saya telanjur kecewa," ujar dia.Hal yang sama juga diungkapkan Marissa Hamnon, mahasiswi semester II Ilmu Komputer FMIPA. Meski sebelumnya masuk lewat jalur SPKS dengan SPP pertama Rp 1,2 juta, tapi dengan diterapkannya SPP proporsional tersebut, dia kini harus membayar Rp 2,4 juta per semester. Begitu juga yang dialami Anam, mahasiswa satu prodi (program studi) dengan Marissa. Dia dipatok SPP Rp 2 juta. "Belum tahu apa nanti mendapat keringanan, masih menunggu proses," katanya.Anam menjelaskan, SE klarifikasi itu baru diterima kemarin. Sebab rektorat mengirimkan surat ke rumah mahasiswa masing-masing. Intinya, SE itu berisi tentang besaran SPP berdasarkan aturan proporsional per mahasiswa yang didasarkan pada slip gaji orang tua, bukti pembayaran PDAM, dan listrik rumah. "Semua persyaratan itu sudah diserahkan saat daftar ulang awal masuk dulu. Tapi, pemberlakuannya baru sekarang," kata Anam. Tapi, lanjut Anam, sebelum aturan itu benar-benar diberlakukan, Unibraw memberikan waktu dua hari bagi semua mahasiswa dan orang tua yang merasa keberatan. Termasuk dia dan Marissa.Lain lagi cerita Farhan, orang tua Faiqoh, mahasiswa Fakultas Peternakan asal Tuban. Karena kurang paham dengan aturan klarifikasi tersebut, dia datang ke Unibraw tanpa membawa berkas persyaratan sama sekali. Terutama, surat keterangan dari RT/RW setempat yang menyatakan kondisi perekonomiannya. "Saya ini hanya petani yang tak punya slip gaji. Kalau SPP sampai Rp 1,75 juta per semester, ya saya keberatan," kata Farhan yang mengaku akan pulang kembali ke Tuban mengurus semua perlengkapan itu. Tak Ubah Kebijakan Bagaimana tanggapan Unibraw? Ditemui di ruang kerjanya, Rektor Unibraw Prof Yogi Sugito mengaku telah memprediksi bahwa protes pemberlakukan SPP proporsional itu akan terjadi. Sebab, dalam perjalanannya ternyata ada data syarat-syarat ketentuan SPP yang tak akurat, bahkan tak lengkap. Karena itulah, pihaknya sengaja membuka waktu dua hari untuk klarifikasi bagi mahasiswa maupun orang tua yang merasa keberatan dengan patokan SPP itu. Dia juga berjanji akan tetap memberikan pelayanan sewaktu-waktu asal bukti tidak mampu benar dan bukan rekayasa. Sehingga, pemberlakukan SPP proporsional tak sepihak, karena dalam perjalanan ternyata ada kasus-kasus di luar dugaan. "Saya ingin orang tua yang benar-benar kaya tidak usah memiskinkan diri. Karena ini untuk memajukan pendidikan sekaligus mewadahi mahasiswa miskin," ungkapnya. Disinggung tentang data kurang akurat, Yogi mencontohkan, ada satu orang tua mahasiswa yang tinggal di kawasan jalan protokol, pengeluaran untuk air dan listrik, serta PBB mencapai jutaan rupiah. Tapi, ternyata dia pensiunan dan semua itu dibayari salah satu anaknya. Belum lagi yang satu rumah mewah, tapi ternyata biaya patungan. Terkait tentang pemberlakukan SPP proporsional ini, Yogi menjelaskan, sebelumnya rektorat telah melakukan sosialisasi sejak awal masuk mahasiswa baru lalu. Dalam sosialisasi tersebut, semua mahasiswa harus menuliskan pendapatan total orang tua masing-masing, termasuk jika ada usaha sampingan. Selain itu, juga disertakan slip gaji, bukti pembayaran listrik, PDAM, sampai PBB. "Dalam sosialisasi diungkapkan untuk semester I, SPP dipukul rata sesuai jalur masuk. Sedangkan semester II akan diberlakukan SPP proporsional," terangnya.Semua persyaratan itu, kata dia, digunakan sebagai tolak ukur tingkat kekayaan orang tua siswa. Pengukuran ini juga didasarkan pada tiga hal, yakni profesi, gaji, dan pengeluaran. "Kalau ukurannya pendapatan saja, maka tidak fair," ujarnya.Nah, semua data itu dimasukkan dalam data based komputer dan diolah untuk menentukan besaran SPP proporsional. Untuk mahasiswa reguler jalur SPMB dan PSB, kisaran SPP mulai nol rupiah sampai Rp 1,5 juta dengan rentangan Rp 250 ribu. Atau mulai nol rupiah, Rp 250 ribu, Rp 500 ribu, dan seterusnya sampai Rp 1,5 juta. Sedangkan mahasiswa non reguler diberlakukan SPP mulai Rp 500 ribu sampai Rp 2,4 juta. "Sejak awal, kami telah menetapkan aturan bahwa besarnya SPP mahasiswa non reguler dua kali lipat reguler. Diharapkan, mahasiswa non reguler mampu membiayai sendiri tanpa bergantung pada reguler," jelasnya.SPP proporsional, jelas Yogi, adalah sebuah aturan penetapan besaran SPP berdasarkan tingkat kemampuan mahasiswa. Yang miskin, otomatis SPP-nya kecil atau bahkan nol. Termasuk, mendapat prioritas beasiswa. Sedang bagi kelas menengah, maka diformat sedang, dan mahasiswa kaya otomatis lebih tinggi. "Saya ingin anak-anak tak mampu tetap bisa kuliah dengan subsidi silang dari yang kaya. Aturan ini bukan dari Unibraw, tapi imbauan dikti sejak tahun 2000 lalu. Tapi, baru sedikit sekali yang menerapkan," urai bapak tiga anak itu.Bahkan, kata Yogi, sebenarnya aturan itu belum mampu menyukupi kebutuhan mahasiswa yang tiap tahun per mahasiswa menelan Rp 16 juta. Sedangkan anggaran Unibraw tahun 2008 sebesar Rp 440 miliar. "Target ideal sesuai aturan dikti per tahun per mahasiswa Rp 18 juta. Berarti berapa besar yang disubsidi pemerintah," tandasnya. Lebih lanjut, Yogi menegaskan meski protes itu terus mengalir, dia tidak akan mengubah aturan pemberlakuan SPP proporsional. Alasannya, jika disamaratakan kembali, maka mahasiswa miskin tak akan mampu kuliah. "Di Unibraw, banyak sekali mahasiswa tak mampu. Bahkan, ada dua ratusan yang bebas sama sekali," kata dia. (kuP)