KRC, 
Tangerang
-Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah melalui Departemen Perhubungan akan menyatukan sistem pengamanan bandara di seluruh Indonesia yang selama ini sistemnya berbeda-beda. Penyatuan itu supaya ada sistem yang baku dalam sistem pengamanan bandara.
Selama ini sistem dan peranan perangkat kepolisian, administrator bandara serta Komite Keamanan Penerbangan Nasional dianggap belum menyatu satu dengan lainnya, terutama antar bandar udara yang satu dengan lainnya.
Hal itu disampaikan Wapres Kalla saat memberikan keterangan, seusai meninjau dan mendengarkan paparan dari PT Angkasa Pura (AP) II dan PT Garuda Nusantara di Hanggar Pemeliharaan Pesawat Garuda, Bandar Udara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten, Jumat (18/1) siang.
"Kita kan ada sistem pengamanan bandara yang berbeda-beda. Sebab itu disatukan. Bagaimana peran polisi dan peranan administrator bandara. Kalau ada masalah bagaimana. Pak Menteri (Departemen Perhubungan) akan mengumpulkan mereka (pengeloa bandara) bersama Kepala Kepolisian RI untuk menyampaikan seluruh sistemnya," ujar Wapres Kalla.
Menurut Wapres Kalla, "Jadi, bukan hanya di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, akan tetapi juga sistem pengamanan bandara secara nasional."
Ditanya apakah perlu adanya Badan Security Penerbangan Nasional sebagaimana disampai Dirut PT AP II, Wapres Kalla menjawab tidak perlu. "Peranaan pengamanan yang sekarang sudah cukup baik, akan tetapi lini komando dan tanggung jawabnya harus dipersatukan. Mana laporan yang bisa diterima dan bagaimana koordinasi tindakan antara Polri dan Administrator Bandara," tambah Wapres Kalla. Dalam kunjungan ini, Wapres Kalla didampingi Menteri Perhubungan Jusman Syafi'i Djamal, Menteri Negara BUMN Sofjan Djalil, serta Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata. Acara ini juga dihadiri oleh unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Tangerang serta Dirut PT Angkasa Pura (AP) II Eddy Haryoto.
Sebelum meninjau perluasan pembangunan seperti Terminal 2 dan Terminal Khusus untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan lokasi bakal Terminal III, Wapres Kalla saat ini masih mendengarkan paparan dari PT AP (AP) II Eddy Haryoto di Kantor AP II. (H./don)
Tangerang-Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah melalui Departemen Perhubungan akan menyatukan sistem pengamanan bandara di seluruh Indonesia yang selama ini sistemnya berbeda-beda. Penyatuan itu supaya ada sistem yang baku dalam sistem pengamanan bandara.
Selama ini sistem dan peranan perangkat kepolisian, administrator bandara serta Komite Keamanan Penerbangan Nasional dianggap belum menyatu satu dengan lainnya, terutama antar bandar udara yang satu dengan lainnya.
Hal itu disampaikan Wapres Kalla saat memberikan keterangan, seusai meninjau dan mendengarkan paparan dari PT Angkasa Pura (AP) II dan PT Garuda Nusantara di Hanggar Pemeliharaan Pesawat Garuda, Bandar Udara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten, Jumat (18/1) siang.
"Kita kan ada sistem pengamanan bandara yang berbeda-beda. Sebab itu disatukan. Bagaimana peran polisi dan peranan administrator bandara. Kalau ada masalah bagaimana. Pak Menteri (Departemen Perhubungan) akan mengumpulkan mereka (pengeloa bandara) bersama Kepala Kepolisian RI untuk menyampaikan seluruh sistemnya," ujar Wapres Kalla.
Menurut Wapres Kalla, "Jadi, bukan hanya di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, akan tetapi juga sistem pengamanan bandara secara nasional."
Ditanya apakah perlu adanya Badan Security Penerbangan Nasional sebagaimana disampai Dirut PT AP II, Wapres Kalla menjawab tidak perlu. "Peranaan pengamanan yang sekarang sudah cukup baik, akan tetapi lini komando dan tanggung jawabnya harus dipersatukan. Mana laporan yang bisa diterima dan bagaimana koordinasi tindakan antara Polri dan Administrator Bandara," tambah Wapres Kalla. Dalam kunjungan ini, Wapres Kalla didampingi Menteri Perhubungan Jusman Syafi'i Djamal, Menteri Negara BUMN Sofjan Djalil, serta Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata. Acara ini juga dihadiri oleh unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Tangerang serta Dirut PT Angkasa Pura (AP) II Eddy Haryoto.
Sebelum meninjau perluasan pembangunan seperti Terminal 2 dan Terminal Khusus untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan lokasi bakal Terminal III, Wapres Kalla saat ini masih mendengarkan paparan dari PT AP (AP) II Eddy Haryoto di Kantor AP II. (H./don)
_6.gif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar