Komisi VI Tuding Pemerintah Gagal Dalam Kedaulatan Pangan

KRC, Jakarta

- Naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok, seperti beras, kedelai, terigu, minyak goreng, dan telur, mendapat sorotan tajam dari parlemen. Pemerintah dituding memiliki andil atas lemahnya kedaulatan pangan Indonesia. Ironisnya, pemerintah berlindung di balik fluktuasi harga di pasar dunia."Kondisi ini bukti ketidakberdayaan kekuatan politik nasional," kata anggota Komisi VI Hasto Kristianto (FPDIP) di press room DPR kemarin (25/1). Turut mendampingi dua anggota komisi VI lainnya, Choirul Sholeh (FKB) dan Nasril Bahar (FPAN).Tak hanya itu, Hasto juga menilai pemerintah selalu lamban dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi kenaikan tersebut. Sikap itu berbeda jauh bila dibandingkan dengan "semangat" pemerintah melindungi korporasi. Tanpa ragu-ragu, lanjut dia, pemerintah menggunakan perpu untuk mengambil anggaran dari pos APBN."Bila politik itu berpihak, mengapa untuk kepentingan petani, pemerintah tidak punya keberanian?" kritiknya. Padahal, selain perpu, pemerintah memiliki instrumen bantuan sosial sebesar Rp 35 triliun dan dana cadangan APBN Rp 2 triliun. "DPR tidak mungkin menolak proposal presiden karena ini memang mendesak," ujarnya.Menurut Hasto, fakta itu membuktikan bahwa cara berpikir pemerintahan SBY-JK mendewa-dewakan investor, terutama aliran kapital dari asing. Dengan demikian, mentalitas ambil jalan pintas dengan melakukan impor masih dominan. "Pemerintah lupa bahwa petani yang jumlahnya sekitar 24,5 juta itu juga bisa jadi investor. Merekalah pilar utama kedaulatan pangan," tegasnya.Para anggota komisi VI itu juga mengkritik pedas upaya pemerintah untuk menjual pabrik pupuk ASEAN Aceh Fertilizer (AAF) di Provinsi NAD. "Selain harganya yang terlalu murah, prosesnya tidak transparan," kata Nasril Bahar.Dia menyebut, penjualan BUMN tersebut adalah contoh konkret ketidakpekaan presiden atas penderitaan petani akibat kelangkaan pupuk pada masa tanam. Hal itu jugalah yang bakal memicu ketidakberhasilan Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan pangan. (don)