Kapolri Gamblang Jelaskan Tak Ada Rekayasa Penahanan Bibit-Chandra

KRC,Jakarta
Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri menjamin bahwa tidak ada rekayasa dalam kasus penetapan tersangka dan penahanan pimpinan (nonaktif) KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

”Tak ada anggota saya yang melacurkan diri, mempermalukan institusi. Kami pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Tidak ada rekayasa di dalamnya,” ujar Kepala Polri dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Kamis (5/11) malam.

Rapat itu dipimpin Ketua Komisi III DPR Benny K Harman. Kepala Polri didampingi semua pimpinan Polri, antara lain Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Makbul Padmanagara dan Komjen Susno Duadji. Namun, ia tak menyebutkan jabatan Susno sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Susno disebutkan mundur sementara dari jabatannya untuk memudahkan pemeriksaan yang akan dilakukan Tim Independen Klarifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah (Tim Delapan). Pemeriksaan itu akan dilakukan hari Jumat ini.

Bambang Hendarso menyatakan, jika selesai pemeriksaan di Tim Delapan tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan sejumlah kalangan, terutama menerima dana Rp 10 miliar terkait aliran dana ke Bank Century, Susno akan dikembalikan pada posisinya. Susno dalam kesempatan itu kembali menegaskan, ia tak pernah menerima dana terkait Bank Century.

Siap dipecat

Bambang melanjutkan, kalau dalam penyidikan terkait pimpinan (nonaktif) KPK, Direktur Penyidikan Polri Brigadir Jenderal (Pol) Yulviannus Mahar dan jajaran penyidik melakukan rekayasa, mereka siap dipecat.

Rapat itu berlangsung terbuka setelah semua fraksi menyetujuinya. Semula Bambang menyatakan ada hal dalam penyidikan yang tidak mungkin dibuka untuk umum sehingga meminta pertimbangan Dewan. Setelah disetujui, Kepala Polri membuka hasil penyidikan terkait kasus Bibit dan Chandra, bahkan meluas pada perkara yang terkait dengan Masaro dengan pemiliknya, yakni Anggoro Widjojo dan Anggodo Widjojo. Anggoro adalah tersangka korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan.

Bambang menyebutkan, Polri memiliki bukti, keterangan, saksi, dan saksi ahli yang menguatkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, penyuapan, dan pemerasan yang disangkakan kepada Bibit dan Chandra. Kedua unsur pimpinan (nonaktif) KPK itu diduga menyalahgunakan wewenang terkait pencegahan (larangan ke luar negeri) terhadap Anggoro serta pencegahan dan pencabutan pencegahan terhadap Direktur PT Era Giat Prima Djoko S Tjandra.

Tindakan Bibit dan Tjandra itu tak diketahui pimpinan KPK lain. Selain itu, langkah keduanya juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Atas penjelasan Kepala Polri itu, sejumlah anggota DPR bertepuk tangan. Bahkan, sejumlah anggota DPR secara terbuka menyatakan prihatin atas kondisi yang belakangan ini sedang dihadapi Polri. Mereka mendukung langkah Polri untuk mengusut dugaan tindak pidana yang dilakukan Bibit dan Chandra.

Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR menyatakan tidak rela Polri diobok- obok. Polri harus diselamatkan dari kriminalisasi publik.

Dasrul Jabar dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) mengaku tak dapat memahami mengapa penahanan Bibit dan Chandra menjadi masalah yang besar. Sebab, penahanan itu sudah sesuai prosedur.

Namun, Ruhut Sitompul dari F-PD minta Kepala Polri memberikan sanksi yang tegas kepada Susno dan penyidik lain jika kelak Bibit dan Chandra dibebaskan di persidangan. ”Saya senyum saja mendengar sumpah Pak Susno. Saya juga banyak terima SMS, Susno itu gombal,” katanya. Pernyataan itu diberikan setelah Susno menyatakan tak pernah menerima uang Rp 10 miliar terkait kasus Bank Century.

Menteri Kehutanan

Kepala Polri juga membeberkan bukti rekaman adanya mobil dari pimpinan KPK ke Belagio dan Pasar Festival Jakarta, yang disebut-sebut sebagai lokasi penyerahan dana dari Anggodo, lewat Ary Muladi kepada pimpinan KPK. Namun, Bambang tak menyebutkan apakah dalam mobil itu benar ada Bibit dan Chandra atau tidak.

Bambang memaparkan adanya aliran dana sebesar Rp 17 miliar, Rp 3,5 miliar, dan Rp 6 miliar pada yang disebutkannya sebagai ”Bapak itu”. Namun, dalam penguraian berikutnya, ternyata dana Rp 17 miliar, yang diduga dari PT Masaro itu, bukanlah untuk pimpinan KPK. Dana itu diserahkan pada pejabat berinisial MK, yang kini sudah tak menjabat lagi. MK disebutkan memiliki kedekatan dengan CH (Chandra Hamzah).

T Gayus Lumbuun, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), memastikan apakah MK yang disebutkan Kepala Polri adalah mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, seperti yang disebutkan Tim Delapan. Bambang menjawab tak ingin menyatakan nama MK itu karena terkait asas praduga tak bersalah. ”Tetapi, karena Tim sudah menyebutkannya, kami idem (sama),” katanya.

Nasir Djamil dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) sempat mempertanyakan keterangan Bambang, yang menyebutkan KPK hanya mencegah Anggoro. Padahal, ia adalah pemilik PT Masaro. Pimpinan perusahaan itu, termasuk Direktur Putronefo Prayugo, tidak dicegah.

Kepala Polri pun meluruskan pernyataannya. Ia mengakui Putronefo dicegah oleh KPK sejak 22 Agustus 2008 pula, bersama Anggoro, Anggono Widjojo (Presiden Direktur PT Masaro Radiokom), dan David Angkawijaya.



Penahanan Anggodo

Terkait keberadaan Anggodo, Kepala Polri memastikan, ia masih di Indonesia. Polri sudah memintanya tetap siap memberikan keterangan, kapan pun diminta, termasuk dari Tim Delapan. Namun, Anggodo tak bisa dicegah sebab tak ada alasan untuk menahan atau mencegahnya.

Secara terpisah, Kamis, Tim Delapan bertemu dengan Anggodo di kantor Dewan Pertimbangan Presiden. Namun, dalam pertemuan itu, anggota Tim, Hikmahanto Juwana, tidak ikut serta. Ia menyatakan mengundurkan diri dan sudah mengembalikan keputusan presiden.

Ketua Tim Delapan Adnan Buyung Nasution menyatakan, akan melihat penahanan Bibit dan Chandra. ”Sampai ini semakin mengerucut untuk kita bisa menilai ada kasusnya atau tidak. Atau, ada kasus yang diada-adakan saja. Jadi, bukan lagi ada bukti atau tidak dan wajar atau tidak barang bukti itu,” ujarnya.

Tim Delapan, Kamis, juga bertemu dengan KPK yang dipimpin Ketua sementara KPK Tumpak Hatorangan Panggabean maupun Bibit dan Chandra yang didampingi kuasa hukumnya.

”Nanti, kalau sudah gelar perkara Sabtu besok, kita harapkan tidak lagi simpang siur dan sudah ada tali temalinya,” kata Adnan Buyung. Terkait Susno dan Wakil Jaksa Agung AH Ritonga yang mundur, Tim menghargai sikap Kapolri dan Jaksa Agung.(don)

Berantas Mafia Peradilan 100 hari Program Sby

KRC, Jakarta
Kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung dinilai bisa mencoreng nama baik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kisruh ini tidak lagi sekadar masalah hukum, tetapi sudah menjadi masalah politik.

Hal itu disampaikan profesor politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsudin Haris; Ketua Komisi Hukum Nasional JE Sahetapy; dan guru besar kajian ilmu kepolisian Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar.

”Masalah ini tidak lagi masalah hukum karena fakta-faktanya sudah sangat terang benderang. Mestinya pada kesempatan pertama Presiden mencopot Jaksa Agung dan Kapolri. Ini bukan hanya soal tuntutan mundurnya Susno, Wisnu, dan Ritonga,” kata Syamsudin.

Sahetapy juga mengatakan hal senada. ”Fakta hukum dalam rekayasa kasus Bibit dan Chandra dan pelemahan KPK sudah merupakan hal yang tak bisa dibantah lagi,” katanya.

Menurut Syamsudin, Kejagung dan Polri adalah lembaga di bawah Presiden. ”Presiden menjadi kunci dari semua masalah ini. Kepolisian dan kejaksaan tak mungkin bertindak seperti sekarang jika ada komitmen yang sungguh-sungguh dari Presiden,” katanya.

Sahetapy mengatakan, nama Presiden dipertaruhkan dalam kisruh ini. ”Sejak awal saya sudah menyampaikan Presiden tak perlu membentuk Tim Independen. Semua sudah jelas, sekarang tinggal ketegasan sikap,” ucapnya.

Ambil alih

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Petrus Selestinus meminta KPK mengambil alih penanganan kasus Anggodo Widjojo dari Polri karena polisi dan kejaksaan dinilai tidak cukup memiliki legitimasi dan kredibilitas. Selain itu, KPK juga diminta mengusut keterlibatan Susno Duadji dan AH Ritonga.

Anggodo, Susno, dan Ritonga, lanjutnya, dapat disidik dalam sebuah perkara sendiri. Mereka dapat saja diduga berada dalam rangkaian upaya penggagalan penyidikan kasus korupsi KPK.

Sementara itu, Kepala Divisi Korupsi dan Peradilan Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Hasrul Halili mengkritisi sikap Polri yang enggan menetapkan Anggodo sebagai tersangka dengan alasan belum cukup bukti. Langkah itu mengundang kecurigaan. Polisi bersikap konservatif dalam menangani Anggodo, tetapi terkesan sangat progresif dalam menangani kasus Chandra dan Bibit. Ia menduga ada nilai strategis yang cukup signifikan sehingga Anggodo tidak ditetapkan sebagai tersangka.

Oleh karena itu, Hasrul meminta agar kasus ini tidak dilokalisasi hanya terkait rekaman pembicaraan telepon. Kasus itu dapat merembet ke mana-mana.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, lembaganya tengah mempertimbangkan untuk melakukan supervisi dan koordinasi terhadap penanganan kasus Anggodo. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang No 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. ”Kami tak bisa begitu saja masuk ke kasus yang tengah ditangani kepolisian. Yang bisa kami lakukan adalah memberi supervisi dan koordinasi,” katanya.

Febri Diansyah, peneliti hukum Indonesian Corruption Watch, mengatakan, KPK harus didorong untuk menangkap Anggodo dengan pasal percobaan penyuapan. ”Pasal 5 Ayat 1 jo Pasal 15 UU No 31/1999 jo UU No 20/2001 bisa digunakan KPK untuk menjerat Anggodo,” katanya.

Sementara hakim konstitusi Akil Mochtar menilai Presiden seharusnya secara resmi mengadukan pencatutan namanya oleh Anggodo ke kepolisian sehingga polisi punya cukup bukti untuk menahan Anggodo. ”Presiden dapat mengadukan Anggodo dengan sangkaan telah melakukan penipuan, perbuatan tidak menyenangkan, atau pencemaran nama baik,” kata Akil.

Berantas mafia

Presiden Yudhoyono menetapkan pemberantasan mafia hukum sebagai salah satu dari 15 program pilihan yang akan dilakukan pemerintah dalam 100 hari pertama pemerintahannya.

”Yang saya sebut dengan mafia berkaitan dengan hukum adalah mereka yang melakukan berbagai kegiatan yang merugikan, misalnya makelar kasus, suap-menyuap, pemerasan, jual-beli perkara, mengancam saksi, mengancam pihak-pihak lain, pungutan-pungutan yang tidak semestinya, dan sebagainya. Di samping merusak rasa keadilan dan kepastian hukum, juga menimbulkan kerugian material bagi mereka yang menjadi korban dan mendatangkan keuntungan yang tidak halal, yang tidak legal, bagi mereka yang menjalankan kegiatan mafia itu,” ujar Presiden(don)

Sekitar 63 M Diselamatkan Akiibat Korupsi

KRC, Jakarta
Sepanjang tahun 2009, Kepolisian Republik Indonesia telah menyelamatkan kerugian negara akibat tindakan korupsi hampir Rp 63 miliar. Data tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dalam rapat dengan Komisi III DPR yang dimulai sejak Kamis (5/11) malam dan berakhir Jumat (6/11) sekitar pukul 03.00 WIB.

"Kerugian negara yang diselamatkan total Rp 62.875.385.000," ujarnya. Kapolri mengatakan jumlah korupsi yg ditangani Kepolisian tahun 2009 dari Januari sampai Oktober sejumlah 243 kasus. Dari sekian banyak kasus, yang P21 alias memenuhi syarat untuk disidangkan sebanyak 53 kasus, sedangkan sisanya masih dalam proses penyidikan dan sudah penyidikan.

Ia melanjutkan sejak disahkannya UU Pengadilan Tipikor, banyak hal-hal yang bisa segera dilakukan Kepolisian dengan Kejaksaan. Tim tipikor Kepolisian akan segera melakukan proses-proses penyidikan kasus-kasus penting terutama kasus-kasus atensi yang mampu diselesaikan Polri dan Kejaksaan dengan masuknya tim tipikor.

"Peran Polri dan Kejaksaan, apalagi tiga-tiganya (bersama KPK) bersinergi memerangi korupsi, ke depan pemberantasan korupsi lebih optimal," ujar Kapolri.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi III, Kamis (5/11) pagi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan KPK telah menyelamatkan keuangan negara sebanyak Rp 139 miliar dari 31 kasus korupsi sepanjang tahun 2009 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Saat, ini KPK juga sedang menghadapi 55 kasus yang sedang diproses di pengadilan.(ayu)

Bos Masaroh Kakak Beradik Sering Berprilaku Aneh & Dekat Banyak Pejabat

.


Anggodo Widjojo, serta Abdulhakim Ritonga yang sempat dialog dgan Yuliana Gunawan yang disadap KPK


KRC, Jakarta
DIALEK Suroboyoan sering muncul dalam rekaman perbincangan yang kemarin diputar di sidang Mahkamah Konstitusi. Maklum saja, sang tokoh kunci, Anggodo Widjojo, serta kakaknya Anggoro Widjojo, yang masih buron, adalah arek Suroboyo asli yang berkarir dan menjadi pengusaha sukses di kota Pahlawan itu.

Di kalangan pengusaha Surabaya, nama Anggodo dan Anggoro Widjojo tidak terlalu dikenal. Namun, jika disebutkan nama asli Tionghoanya, yakni Ang Tju Nek (Anggodo) dan Ang Tju Hong (Anggoro), hampir semua pengusaha senior mengenal mereka. Bahkan, mereka mengetahui dengan citra tertentu kepada duo adik kakak itu.

Di mata para pengusaha papan atas Surabaya, Ang Tju Nek dan Ang Tju Hong adalah pengusaha yang banyak berkecimpung di bisnis ilegal. Bahkan, seorang pengusaha yang cukup dekat dengan keduanya sejak kecil, mengatakan, mereka dikenal bengal sejak kecil dan remaja.

"Mereka sukanya berkelahi, terutama yang gemuk itu (Anggodo, Red)," ujar seorang pengusaha senior.

Jika di kalangan teman remajanya Anggodo dikenal sebagai anak muda yang suka main pukul, penampilan Anggoro kebalikannya. Pria yang terakhir menjadi bos PT Masaro Radiokom -perusahaan rekanan departemen dalam proyek sistem komunikasi terpadu serta Motorola, perusahaan IT terkemuka Amerika- itu dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan tangkas. "Anggoro lebih kalem. Tapi, dari gerak matanya dia sebetulnya cerdas dan tangkas dalam bisnis," tambah sumber yang seorang pengusaha itu.

Bakat bisnis Anggodo dan Anggoro menurun dari papa mereka, Ang Gai Hwa. Sebagai perantau dari Tiong­hoa, Gai Hwa di kalangan pengusaha-pengusaha perintis industri di Surabaya dikenal supel dan suka bergaul. Gai Hwa bekerja sebagai penjual dinamo di kawasan Kalimati (kompleks Kembang Jepun Surabaya sekarang, Red) Surabaya. "Orangnya suka cerita, karena itu dia banyak teman dan relasi," jelasnya.

Selain meneruskan bisnis sang ayah, Anggodo dan Anggoro terus mengembangkan bisnis keluarga. Sayang, karena sifat bawaan keduanya, lahan bisnis baru yang dipilih sering menyerempet hal yang melanggar hukum. "Karena itu, mereka mulai dijauhi kolega-kolega. Padahal, kami menyayangkannya. Bagaimanapun, mereka saudara sekampung halaman di Tiongkok," ujar sumber itu.

Salah satu bisnis yang sempat mendatangkan penghasilan melimpah bagi Anggoro dan Anggodo adalah menjadi agen SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah), judi yang dilegalkan pemerintah pada akhir 1980-an. "Apalagi mereka dekat dengan Roby Ketek (nama asli Rudy Sumampouw, pengusaha terkaya Surabaya 1980-an)," ungkapnya. Kongsi bos SDSB yang dekat dengann banyak pejabat pusat di Jakarta itu, Anggodo dan Anggoro mendapat keuntungan melimpah hingga mampu membeli kompleks perkantoran dan hiburan Studio East di ka­wasan Simpang Dukuh.

Namun, pada awal 1990-an, bisnis dua bersaudara itu memasuki masa suram. Sejak itu mereka tidak terdengar kiprahnya di jagat bisnis Surabaya. Kabar keduanya baru muncul 10 tahun kemudian, saat mereka mendirikan PT Masaro Radiokom, dan lebih mengejutkan lagi mereka sukses menjadi agen pemasaran Motorola, perusahaan telekomunikasi papan atas asal Amerika. Sejak itu mereka kembali sering muncul di pergaulan pengusaha Surabaya, meski sebatas acara gathering dan entertainment.

Namun, kelompok pengusaha senior Surabaya kembali kecewa saat mengetahui bahwa perilaku Anggodo dan Anggoro tidak berubah. "Ternyata, saat sukses lagi, muncul sombongnya," ujarnya. Bahkan, di kalangan penikmat dunia malam di Jakarta dan Surabaya, Anggoro dikenal sebagai pengusaha yang suka berfoya-foya. "Pernah dia mem-booking 30 cewek sekaligus dan masing-masing dikasih Rp 3 juta. Cerita ini begitu terkenal. Jika tidak percaya, cek di bar-bar terkemuka di Jakarta dan Surabaya," ujarnya. Anggodo pun hanya mengikuti kebiasaan sang kakak.

Minta Maaf ke SBY

Rekaman pembicaraan yang diduga rekayasa kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Riyanto me­nyebut-nyebut RI-1 yang lazim di­­kenal sebagai presiden. Namun, Ang­godo buru-buru mengklarifikasi bahwa tidak ada pencatutan terhadap orang nomor satu di Indonesia."Saya minta maaf kepada Bapak Presiden. Tidak ada pencatutan terhadap Bapak Presiden," kata Anggodo seperti dikutip dari perbincangan di TVOne tadi ma­lam. Dia meminta maaf jika bebe­rapa hari terakhir presiden terganggu oleh rekaman tersebut.

Tidak hanya presiden, Anggodo juga meminta maaf kepada institusi kejaksaan. Sebab, dalam re­kaman ikut disebut nama Wakil Jaksa Agung Ab­dul Hakim Ri­tonga dan mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Wisnu Subroto. "Dalam paparan ini jelas, tidak ada paparan terhadap Pak Ritonga," katanya.

Sementara kepada Wisnu, Anggodo mengaku kenal lebih dari sebagai teman. "Kepada Pak Wis­nu, yang selama ini saya anggap kakak dan memberikan advice," ujarnya.

Anggodo membantah meminta bantuan dalam rekayasa tersebut kepada pejabat kejaksaan, yakni Ritonga dan Wisnu. "Kalau saya pu­nya perkara, untuk apa lewat orang lain, saya menghadap sen­diri." (don)

Heboh Rekaman KPK Vs Polri

KRC, jakarta
Komjen Pol Susno Duaji boleh dibilang sebagai salah seorang tokoh sentral dalam “perseteruan” antara polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia adalah Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Dalam terminologi polisi Kabareskrim acap juga disebut Trunojoyo 3. Trunojoyo adalah nama jalan di mana Mabes Polri berada. Trunojoyo 1 merujuk pada Kapolri, sementara Trunojoyo 2 mengacu pada Wakapolri.

Susnolah yang pertamakali mencetuskan istilah “cicak” melawan “buaya”. Ia yang memimpin penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pimpinan KPK (nonaktif) Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah yang berujung pada penahanan terhadap keduanya.

Kepala Polri Bambang Hendarso Danuri akhirnya menyatakan permintaan maaf secara terbuka di hadapan para pemimpin media massa, Senin (2/11). Menurut Bambang, “cicak” dan “buaya” adalah pernyataan oknum pejabat Polri dan bukan pernyataan institusi Polri.

“Saya sebagai Kepala Polri meminta maaf atas pernyataan itu," tegas Bambang. Ia menegaskan, akan ada langkah konkret yang akan diambil terhadap Susno.

Nama Susno berulangkali juga disebut dalam percakapan telepon Anggodo dan sejumlah orang.

Pada 22 Juli terjadi percakapan antara Anggodo dan mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Baroto.

"Nanti malam saya rencananya ngajak si Edi (Edi Sumarsono) sama Ari (Ari Muladi) ketemu Truno 3 (Kabareskrim Komjen Susno Duadji)," kata Anggodo kepada Wisnu.

Pada 30 Juli 2009, Anggodo kembali menghubungi Wisnu.

Anggodo : Pak tadi jadi ketemu.
Wisnu : Udah, akhirnya Kosasih (pengacara) yang tahu persis teknis di sana. Suruh dikompromikan di sana. Kosasih juga sudah ketemu Pak Susno. Dia juga ketemu Pak Susno lagi dengan si Edi. Yang penting kalau dia tidak mengaku susah kita. Yang saya penting, dia menyatakan waktu itu supaya membayar Chandra atas perintah Antasari.
Anggodo : Nah itu. Wong waktu di malam si itu dipeluk anu tak nanya, kok situ bisa ngomong. Si Ari dipeluk karena teriak-teriak, dipeluk sama Chandra itu kejadian.
Wisnu : Bohong, nggak ada kejadian, kamuflase saja.

.....................

Anggodo : Susno itu dari awal berangkat sama saya ke Singapura, itu dia sudah tau Toni itu saya, sudah ngerti Pak. Yang penting dia enggak usah masalahin Susno itu kan urusan penyidik Pak. Yang penting dia ngakuin itu bahwa dia yang merintahken untuk nyogok Chandra, itu aja.
Wisnu : Sekarang begini, dia perintah kan udah Ari denger, you denger kan sudah selesai. Dia gak ngaku kan sal.. ga anu..gitu aja
Anggodo : Tapi kalo dia gak ngebantu kita Pak, terjerumus. Dia benci sama Susno
Wisnu : Biarin aja. Tapi nyatanya dia ngomong dipanggil Susno
Anggodo : Dipanggil cuma ditanyain aja, dipancing Susno
Wisnu : Saya sudah ingatken jangan nanti kena sasaran enggak, masuk penjara semua. Udah tak gitu-gituin juga

Dalam percakapan lain dengan seorang lelaki yang tidak diketahui identitasnya, Anggodo berucap dengan nada gembira soal kemenangan.

Anggodo : Ternyata Truno 3 komitmennya tinggi sama saya
Lelaki : O, gitu bos yo
Anggodo : Lho, kan wis mlebu bos (Lho, kan sudah masuk bos)
Lelaki : Iyo toh
Anggodo : Gak dilebokno tapi wis TSK, saiki nonaktif. Tapi gak gathuk koncone kene situk. (Gak dimasukkan, tapi sudah jadi tersangka. Sekarang nonaktif. Tapi, teman kita satu kena.)
Lelaki : OC
Anggodo : Dudu, Bibit. (Bukan, Bibit)
Lelaki : O, iku ternyata kene. (O, itu ternyata (teman) kita)
Anggodo : Lek iku kan jek kancane kene bos, tapi nek situk chandra sesuk dilebokno malah tak pateni neng njero. (Lha, itu kan temen sebenernya temen kita sendiri Bos, tapi kalau besok Chandra yang dimasukin malah saya bunuh di dalam)(don)

Tak Ada Yang Kebal Hukum SBY Serahkan Kasus Pejabat KPK Sesui Prosedur Hukum

KRC, jakarta
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (30/10) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, akhirnya memberikan keterangan resmi terkait penetapan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, sebagai tahanan Mabes Polri.

Di antara beberapa poin yang disampaikan, Presiden menerangkan, dirinya menolak disebut peragu dalam kasus KPK versus Polri. Beberapa pihak memang meminta SBY segera bertindak atas kasus tersebut.

"Ada yang bilang SBY ragu-ragu. Saya katakan, tidak. Saya harus menjaga aturan main sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ini berlaku bagi semuanya, mulai dari pembantu saya di kabinet, kader Partai Demokrat, hingga saudara dan kerabat dekat saya. Saya ingin adil. Yang penting penyidik melakukan tugasnya dengan benar dan profesional," kata SBY.

Presiden juga menolak disebut-sebut melakukan pembiaran terhadap kasus ini. Menurutnya, gesekan terkait kewenangan antarlembaga negara bukan kewenangan Presiden untuk menengahinya.

Namun, SBY mengatakan, dirinya pernah mempertemukan pucuk pimpinan KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung untuk duduk bersama agar gesekan antarlembaga tidak terjadi. Selain itu, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini juga telah menerima masing-masing pimpinan lembaga penegakan hukum secara terpisah. Melalui kesempatan tersebut, Presiden kembali menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tetap menjadi agenda pemerintahannya selama lima tahun mendatang.

"Jika di negeri ini ada upaya untuk membubarkan KPK, saya akan berdiri di depan untuk melawan upaya itu. Justru dalam lima tahun ke depan, pemberantasan korupsi harus lebih gigih. KPK punya peran yang sangat penting," ujarnya. SBY berharap masyarakat berhati-hati menggunakan kata kriminalisasi.

"Kriminalisasi itu terjadi ketika anggota KPK melakukan pelanggaran, tetapi malah institusi KPK yang dinyatakan bersalah dan diminta dibubarkan," tegas SBY.(don)

Para Menteri Harus Pentingkan Bangsa & Negara Lepas Atribut Golongan Atau Kelompok

KRC, Jakarta
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para menteri, anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai politik, kelompok, atau golongan.

Presiden mengemukakan hal itu seusai melantik 34 menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/10). Dalam periode kedua pemerintahan Yudhoyono ini, kali ini bersama Wakil Presiden Boediono, sebanyak 19 dari 34 menteri berasal dari partai politik.

Di antara mereka bahkan ada ketua umum parpol, yaitu Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali yang menjadi Menteri Agama.

”Dari mana pun Saudara berasal, termasuk dari partai politik mana pun, saya berharap letakkanlah kepentingan pemerintah, bangsa, dan negara di atas kepentingan partai politik, kelompok, ataupun golongan. Jangan dibalik,” ujar Yudhoyono.

Presiden juga mengingatkan, pemerintah menganut sistem kabinet presidensial. Karena itu, dalam hubungan kerja pemerintahan, loyalitas dan pertanggungjawaban anggota kabinet harus diberikan kepada Presiden. ”Presiden adalah nakhoda. Loyalitas dan garis pertanggungjawaban Saudara adalah kepada Presiden, bukan kepada pemimpin partai politik,” ujarnya.

Terkait perangkapan jabatan anggota kabinet dan pengurus parpol, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, Presiden masih melihat dan mengevaluasi laporan setiap departemen yang dipimpin menteri dari parpol itu.

Konflik kepentingan

Secara terpisah, pengamat politik Sukardi Rinakit mengemukakan, menteri yang masih duduk di jabatan formal partai politik bisa lebih mengemukakan kepentingan parpol daripada kepentingan departemen, bangsa, atau negara, apalagi saat-saat menjelang pemilu. ”Departemen yang dia pimpin bisa menjadi perpanjangan tangan parpol,” katanya.

Cendekiawan Azyumardi Azra menegaskan, apabila jabatan pada partai dan posisi sebagai menteri masih dipegang bersamaan, akan timbul konflik kepentingan. ”Hal ini kemudian berpotensi memengaruhi keutuhan kabinet,” kata mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu.

Azyumardi mengkhawatirkan menteri yang juga pemimpin parpol akan menegur kader partainya di legislatif yang menentang kebijakan pemerintah. Akibatnya, anggota DPR tak maksimal menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran. ”Prinsip pengawasan dan keseimbangan kekuasaan dalam berdemokrasi pun pada akhirnya terancam mati,” katanya.

Menteri yang masih memegang jabatannya di partai, misalnya sebagai ketua umum, ujar peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego, adalah kejadian yang menyedihkan. Ia berharap ada perundang-undangan yang mengatur pemimpin partai tidak boleh menjadi pejabat publik.

Tidak dilarang

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, yang juga Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), menyatakan, hingga saat ini Presiden tidak melarang adanya rangkap jabatan antara menteri dan jabatan parpol.

”Tadi juga disampaikan oleh Presiden, yang paling penting adalah yang bersangkutan tahu di mana loyalitasnya, dengan tempat di mana dia harus berkonsentrasi bekerja penuh untuk kepentingan bangsa dan negara selama menjabat dan bertugas sebagai menteri, juga sebagai anggota parpol,” katanya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, yang juga Ketua DPP PAN, menambahkan, ”Selama tidak ada larangan, kami akan tetap menjalankan perangkapan jabatan itu, tetapi yang jelas kami mengutamakan kepentingan bangsa.”

Muhaimin menandaskan pula, ”Saya jalan terus. Hanya pendelegasian tugas saja yang harus diatur. Ketua umum tetap dijalankan. Jadi, boleh saja sampai Muktamar PKB tahun 2013.”

Pendapat yang sama diutarakan Suryadharma. ”Betul, hingga kini saya masih merangkap. Saya jadi Ketua Umum PPP, kan, setelah menjadi menteri,” paparnya.

Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat DPP Partai Golkar Fadel Muhammad, yang dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, mengatakan, ia dapat tetap bekerja di kabinet tanpa harus melepaskan jabatan di parpol. ”Selama tidak mengganggu kerja di kabinet sih enggak apa-apa,” ujarnya.

Meski demikian, Fadel mengaku akan membicarakan masalah kepengurusannya di partai itu dengan Presiden Yudhoyono maupun dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan DPP Golkar. Ia mengakui, tetap terdapat kemungkinan suatu ketika terjadi gesekan atau potensi konflik antara kepentingan partai dan pemerintah.

”Mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi, itu bisa saja, pada saat seperti itu kami akan berusaha mendamaikan, mencari kompromi agar tidak terjadi konflik antara pemerintah dan partai,” ujarnya.

Fadel menambahkan, di bawah kepemimpinan Aburizal saat ini, Golkar akan lebih sejalan dengan pemerintah.

Harus melepaskan

Sejauh ini baru Partai Demokrat dan PKS yang sepakat dengan pengaturan rangkap jabatan menteri dan parpol. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, yang merangkap juga Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP Partai Demokrat, mengakui partainya memiliki aturan tidak tertulis yang disepakati bersama tentang hal itu. ”Kami akan mengacu pada aturan yang dimaksud, yaitu harus melepas. Aturan itu memang tidak tertulis,” katanya.

Selain enam pengurus Partai Demokrat yang kini menjadi menteri, Presiden Yudhoyono kini menjabat ketua dewan pembina partai yang didirikannya itu pula.

Tifatul Sembiring lebih tegas lagi mengatakan, agar tidak terjadi perbenturan kepentingan, parpol mewajibkan pelepasan rangkap jabatan pengurus partai dengan jabatan publik. Di PKS, jika ada pengurus partai yang terpilih menjadi pejabat publik, jabatan di parpol itu harus dilepaskan.

”Dengan demikian, seperti saya, Anis Matta yang kini menjadi Wakil Ketua DPR, Suharna Surapranata (Menteri Negara Riset dan Teknologi), dan Suswono yang menjadi Menteri Pertanian, harus mengundurkan diri,” ujar Tifatul. (don)