Bos Masaroh Kakak Beradik Sering Berprilaku Aneh & Dekat Banyak Pejabat

.


Anggodo Widjojo, serta Abdulhakim Ritonga yang sempat dialog dgan Yuliana Gunawan yang disadap KPK


KRC, Jakarta
DIALEK Suroboyoan sering muncul dalam rekaman perbincangan yang kemarin diputar di sidang Mahkamah Konstitusi. Maklum saja, sang tokoh kunci, Anggodo Widjojo, serta kakaknya Anggoro Widjojo, yang masih buron, adalah arek Suroboyo asli yang berkarir dan menjadi pengusaha sukses di kota Pahlawan itu.

Di kalangan pengusaha Surabaya, nama Anggodo dan Anggoro Widjojo tidak terlalu dikenal. Namun, jika disebutkan nama asli Tionghoanya, yakni Ang Tju Nek (Anggodo) dan Ang Tju Hong (Anggoro), hampir semua pengusaha senior mengenal mereka. Bahkan, mereka mengetahui dengan citra tertentu kepada duo adik kakak itu.

Di mata para pengusaha papan atas Surabaya, Ang Tju Nek dan Ang Tju Hong adalah pengusaha yang banyak berkecimpung di bisnis ilegal. Bahkan, seorang pengusaha yang cukup dekat dengan keduanya sejak kecil, mengatakan, mereka dikenal bengal sejak kecil dan remaja.

"Mereka sukanya berkelahi, terutama yang gemuk itu (Anggodo, Red)," ujar seorang pengusaha senior.

Jika di kalangan teman remajanya Anggodo dikenal sebagai anak muda yang suka main pukul, penampilan Anggoro kebalikannya. Pria yang terakhir menjadi bos PT Masaro Radiokom -perusahaan rekanan departemen dalam proyek sistem komunikasi terpadu serta Motorola, perusahaan IT terkemuka Amerika- itu dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan tangkas. "Anggoro lebih kalem. Tapi, dari gerak matanya dia sebetulnya cerdas dan tangkas dalam bisnis," tambah sumber yang seorang pengusaha itu.

Bakat bisnis Anggodo dan Anggoro menurun dari papa mereka, Ang Gai Hwa. Sebagai perantau dari Tiong­hoa, Gai Hwa di kalangan pengusaha-pengusaha perintis industri di Surabaya dikenal supel dan suka bergaul. Gai Hwa bekerja sebagai penjual dinamo di kawasan Kalimati (kompleks Kembang Jepun Surabaya sekarang, Red) Surabaya. "Orangnya suka cerita, karena itu dia banyak teman dan relasi," jelasnya.

Selain meneruskan bisnis sang ayah, Anggodo dan Anggoro terus mengembangkan bisnis keluarga. Sayang, karena sifat bawaan keduanya, lahan bisnis baru yang dipilih sering menyerempet hal yang melanggar hukum. "Karena itu, mereka mulai dijauhi kolega-kolega. Padahal, kami menyayangkannya. Bagaimanapun, mereka saudara sekampung halaman di Tiongkok," ujar sumber itu.

Salah satu bisnis yang sempat mendatangkan penghasilan melimpah bagi Anggoro dan Anggodo adalah menjadi agen SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah), judi yang dilegalkan pemerintah pada akhir 1980-an. "Apalagi mereka dekat dengan Roby Ketek (nama asli Rudy Sumampouw, pengusaha terkaya Surabaya 1980-an)," ungkapnya. Kongsi bos SDSB yang dekat dengann banyak pejabat pusat di Jakarta itu, Anggodo dan Anggoro mendapat keuntungan melimpah hingga mampu membeli kompleks perkantoran dan hiburan Studio East di ka­wasan Simpang Dukuh.

Namun, pada awal 1990-an, bisnis dua bersaudara itu memasuki masa suram. Sejak itu mereka tidak terdengar kiprahnya di jagat bisnis Surabaya. Kabar keduanya baru muncul 10 tahun kemudian, saat mereka mendirikan PT Masaro Radiokom, dan lebih mengejutkan lagi mereka sukses menjadi agen pemasaran Motorola, perusahaan telekomunikasi papan atas asal Amerika. Sejak itu mereka kembali sering muncul di pergaulan pengusaha Surabaya, meski sebatas acara gathering dan entertainment.

Namun, kelompok pengusaha senior Surabaya kembali kecewa saat mengetahui bahwa perilaku Anggodo dan Anggoro tidak berubah. "Ternyata, saat sukses lagi, muncul sombongnya," ujarnya. Bahkan, di kalangan penikmat dunia malam di Jakarta dan Surabaya, Anggoro dikenal sebagai pengusaha yang suka berfoya-foya. "Pernah dia mem-booking 30 cewek sekaligus dan masing-masing dikasih Rp 3 juta. Cerita ini begitu terkenal. Jika tidak percaya, cek di bar-bar terkemuka di Jakarta dan Surabaya," ujarnya. Anggodo pun hanya mengikuti kebiasaan sang kakak.

Minta Maaf ke SBY

Rekaman pembicaraan yang diduga rekayasa kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Riyanto me­nyebut-nyebut RI-1 yang lazim di­­kenal sebagai presiden. Namun, Ang­godo buru-buru mengklarifikasi bahwa tidak ada pencatutan terhadap orang nomor satu di Indonesia."Saya minta maaf kepada Bapak Presiden. Tidak ada pencatutan terhadap Bapak Presiden," kata Anggodo seperti dikutip dari perbincangan di TVOne tadi ma­lam. Dia meminta maaf jika bebe­rapa hari terakhir presiden terganggu oleh rekaman tersebut.

Tidak hanya presiden, Anggodo juga meminta maaf kepada institusi kejaksaan. Sebab, dalam re­kaman ikut disebut nama Wakil Jaksa Agung Ab­dul Hakim Ri­tonga dan mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Wisnu Subroto. "Dalam paparan ini jelas, tidak ada paparan terhadap Pak Ritonga," katanya.

Sementara kepada Wisnu, Anggodo mengaku kenal lebih dari sebagai teman. "Kepada Pak Wis­nu, yang selama ini saya anggap kakak dan memberikan advice," ujarnya.

Anggodo membantah meminta bantuan dalam rekayasa tersebut kepada pejabat kejaksaan, yakni Ritonga dan Wisnu. "Kalau saya pu­nya perkara, untuk apa lewat orang lain, saya menghadap sen­diri." (don)

Heboh Rekaman KPK Vs Polri

KRC, jakarta
Komjen Pol Susno Duaji boleh dibilang sebagai salah seorang tokoh sentral dalam “perseteruan” antara polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia adalah Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Dalam terminologi polisi Kabareskrim acap juga disebut Trunojoyo 3. Trunojoyo adalah nama jalan di mana Mabes Polri berada. Trunojoyo 1 merujuk pada Kapolri, sementara Trunojoyo 2 mengacu pada Wakapolri.

Susnolah yang pertamakali mencetuskan istilah “cicak” melawan “buaya”. Ia yang memimpin penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pimpinan KPK (nonaktif) Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah yang berujung pada penahanan terhadap keduanya.

Kepala Polri Bambang Hendarso Danuri akhirnya menyatakan permintaan maaf secara terbuka di hadapan para pemimpin media massa, Senin (2/11). Menurut Bambang, “cicak” dan “buaya” adalah pernyataan oknum pejabat Polri dan bukan pernyataan institusi Polri.

“Saya sebagai Kepala Polri meminta maaf atas pernyataan itu," tegas Bambang. Ia menegaskan, akan ada langkah konkret yang akan diambil terhadap Susno.

Nama Susno berulangkali juga disebut dalam percakapan telepon Anggodo dan sejumlah orang.

Pada 22 Juli terjadi percakapan antara Anggodo dan mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Baroto.

"Nanti malam saya rencananya ngajak si Edi (Edi Sumarsono) sama Ari (Ari Muladi) ketemu Truno 3 (Kabareskrim Komjen Susno Duadji)," kata Anggodo kepada Wisnu.

Pada 30 Juli 2009, Anggodo kembali menghubungi Wisnu.

Anggodo : Pak tadi jadi ketemu.
Wisnu : Udah, akhirnya Kosasih (pengacara) yang tahu persis teknis di sana. Suruh dikompromikan di sana. Kosasih juga sudah ketemu Pak Susno. Dia juga ketemu Pak Susno lagi dengan si Edi. Yang penting kalau dia tidak mengaku susah kita. Yang saya penting, dia menyatakan waktu itu supaya membayar Chandra atas perintah Antasari.
Anggodo : Nah itu. Wong waktu di malam si itu dipeluk anu tak nanya, kok situ bisa ngomong. Si Ari dipeluk karena teriak-teriak, dipeluk sama Chandra itu kejadian.
Wisnu : Bohong, nggak ada kejadian, kamuflase saja.

.....................

Anggodo : Susno itu dari awal berangkat sama saya ke Singapura, itu dia sudah tau Toni itu saya, sudah ngerti Pak. Yang penting dia enggak usah masalahin Susno itu kan urusan penyidik Pak. Yang penting dia ngakuin itu bahwa dia yang merintahken untuk nyogok Chandra, itu aja.
Wisnu : Sekarang begini, dia perintah kan udah Ari denger, you denger kan sudah selesai. Dia gak ngaku kan sal.. ga anu..gitu aja
Anggodo : Tapi kalo dia gak ngebantu kita Pak, terjerumus. Dia benci sama Susno
Wisnu : Biarin aja. Tapi nyatanya dia ngomong dipanggil Susno
Anggodo : Dipanggil cuma ditanyain aja, dipancing Susno
Wisnu : Saya sudah ingatken jangan nanti kena sasaran enggak, masuk penjara semua. Udah tak gitu-gituin juga

Dalam percakapan lain dengan seorang lelaki yang tidak diketahui identitasnya, Anggodo berucap dengan nada gembira soal kemenangan.

Anggodo : Ternyata Truno 3 komitmennya tinggi sama saya
Lelaki : O, gitu bos yo
Anggodo : Lho, kan wis mlebu bos (Lho, kan sudah masuk bos)
Lelaki : Iyo toh
Anggodo : Gak dilebokno tapi wis TSK, saiki nonaktif. Tapi gak gathuk koncone kene situk. (Gak dimasukkan, tapi sudah jadi tersangka. Sekarang nonaktif. Tapi, teman kita satu kena.)
Lelaki : OC
Anggodo : Dudu, Bibit. (Bukan, Bibit)
Lelaki : O, iku ternyata kene. (O, itu ternyata (teman) kita)
Anggodo : Lek iku kan jek kancane kene bos, tapi nek situk chandra sesuk dilebokno malah tak pateni neng njero. (Lha, itu kan temen sebenernya temen kita sendiri Bos, tapi kalau besok Chandra yang dimasukin malah saya bunuh di dalam)(don)

Tak Ada Yang Kebal Hukum SBY Serahkan Kasus Pejabat KPK Sesui Prosedur Hukum

KRC, jakarta
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (30/10) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, akhirnya memberikan keterangan resmi terkait penetapan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, sebagai tahanan Mabes Polri.

Di antara beberapa poin yang disampaikan, Presiden menerangkan, dirinya menolak disebut peragu dalam kasus KPK versus Polri. Beberapa pihak memang meminta SBY segera bertindak atas kasus tersebut.

"Ada yang bilang SBY ragu-ragu. Saya katakan, tidak. Saya harus menjaga aturan main sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ini berlaku bagi semuanya, mulai dari pembantu saya di kabinet, kader Partai Demokrat, hingga saudara dan kerabat dekat saya. Saya ingin adil. Yang penting penyidik melakukan tugasnya dengan benar dan profesional," kata SBY.

Presiden juga menolak disebut-sebut melakukan pembiaran terhadap kasus ini. Menurutnya, gesekan terkait kewenangan antarlembaga negara bukan kewenangan Presiden untuk menengahinya.

Namun, SBY mengatakan, dirinya pernah mempertemukan pucuk pimpinan KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung untuk duduk bersama agar gesekan antarlembaga tidak terjadi. Selain itu, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini juga telah menerima masing-masing pimpinan lembaga penegakan hukum secara terpisah. Melalui kesempatan tersebut, Presiden kembali menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tetap menjadi agenda pemerintahannya selama lima tahun mendatang.

"Jika di negeri ini ada upaya untuk membubarkan KPK, saya akan berdiri di depan untuk melawan upaya itu. Justru dalam lima tahun ke depan, pemberantasan korupsi harus lebih gigih. KPK punya peran yang sangat penting," ujarnya. SBY berharap masyarakat berhati-hati menggunakan kata kriminalisasi.

"Kriminalisasi itu terjadi ketika anggota KPK melakukan pelanggaran, tetapi malah institusi KPK yang dinyatakan bersalah dan diminta dibubarkan," tegas SBY.(don)

Para Menteri Harus Pentingkan Bangsa & Negara Lepas Atribut Golongan Atau Kelompok

KRC, Jakarta
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para menteri, anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai politik, kelompok, atau golongan.

Presiden mengemukakan hal itu seusai melantik 34 menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/10). Dalam periode kedua pemerintahan Yudhoyono ini, kali ini bersama Wakil Presiden Boediono, sebanyak 19 dari 34 menteri berasal dari partai politik.

Di antara mereka bahkan ada ketua umum parpol, yaitu Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali yang menjadi Menteri Agama.

”Dari mana pun Saudara berasal, termasuk dari partai politik mana pun, saya berharap letakkanlah kepentingan pemerintah, bangsa, dan negara di atas kepentingan partai politik, kelompok, ataupun golongan. Jangan dibalik,” ujar Yudhoyono.

Presiden juga mengingatkan, pemerintah menganut sistem kabinet presidensial. Karena itu, dalam hubungan kerja pemerintahan, loyalitas dan pertanggungjawaban anggota kabinet harus diberikan kepada Presiden. ”Presiden adalah nakhoda. Loyalitas dan garis pertanggungjawaban Saudara adalah kepada Presiden, bukan kepada pemimpin partai politik,” ujarnya.

Terkait perangkapan jabatan anggota kabinet dan pengurus parpol, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, Presiden masih melihat dan mengevaluasi laporan setiap departemen yang dipimpin menteri dari parpol itu.

Konflik kepentingan

Secara terpisah, pengamat politik Sukardi Rinakit mengemukakan, menteri yang masih duduk di jabatan formal partai politik bisa lebih mengemukakan kepentingan parpol daripada kepentingan departemen, bangsa, atau negara, apalagi saat-saat menjelang pemilu. ”Departemen yang dia pimpin bisa menjadi perpanjangan tangan parpol,” katanya.

Cendekiawan Azyumardi Azra menegaskan, apabila jabatan pada partai dan posisi sebagai menteri masih dipegang bersamaan, akan timbul konflik kepentingan. ”Hal ini kemudian berpotensi memengaruhi keutuhan kabinet,” kata mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu.

Azyumardi mengkhawatirkan menteri yang juga pemimpin parpol akan menegur kader partainya di legislatif yang menentang kebijakan pemerintah. Akibatnya, anggota DPR tak maksimal menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran. ”Prinsip pengawasan dan keseimbangan kekuasaan dalam berdemokrasi pun pada akhirnya terancam mati,” katanya.

Menteri yang masih memegang jabatannya di partai, misalnya sebagai ketua umum, ujar peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego, adalah kejadian yang menyedihkan. Ia berharap ada perundang-undangan yang mengatur pemimpin partai tidak boleh menjadi pejabat publik.

Tidak dilarang

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, yang juga Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), menyatakan, hingga saat ini Presiden tidak melarang adanya rangkap jabatan antara menteri dan jabatan parpol.

”Tadi juga disampaikan oleh Presiden, yang paling penting adalah yang bersangkutan tahu di mana loyalitasnya, dengan tempat di mana dia harus berkonsentrasi bekerja penuh untuk kepentingan bangsa dan negara selama menjabat dan bertugas sebagai menteri, juga sebagai anggota parpol,” katanya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, yang juga Ketua DPP PAN, menambahkan, ”Selama tidak ada larangan, kami akan tetap menjalankan perangkapan jabatan itu, tetapi yang jelas kami mengutamakan kepentingan bangsa.”

Muhaimin menandaskan pula, ”Saya jalan terus. Hanya pendelegasian tugas saja yang harus diatur. Ketua umum tetap dijalankan. Jadi, boleh saja sampai Muktamar PKB tahun 2013.”

Pendapat yang sama diutarakan Suryadharma. ”Betul, hingga kini saya masih merangkap. Saya jadi Ketua Umum PPP, kan, setelah menjadi menteri,” paparnya.

Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat DPP Partai Golkar Fadel Muhammad, yang dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, mengatakan, ia dapat tetap bekerja di kabinet tanpa harus melepaskan jabatan di parpol. ”Selama tidak mengganggu kerja di kabinet sih enggak apa-apa,” ujarnya.

Meski demikian, Fadel mengaku akan membicarakan masalah kepengurusannya di partai itu dengan Presiden Yudhoyono maupun dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan DPP Golkar. Ia mengakui, tetap terdapat kemungkinan suatu ketika terjadi gesekan atau potensi konflik antara kepentingan partai dan pemerintah.

”Mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi, itu bisa saja, pada saat seperti itu kami akan berusaha mendamaikan, mencari kompromi agar tidak terjadi konflik antara pemerintah dan partai,” ujarnya.

Fadel menambahkan, di bawah kepemimpinan Aburizal saat ini, Golkar akan lebih sejalan dengan pemerintah.

Harus melepaskan

Sejauh ini baru Partai Demokrat dan PKS yang sepakat dengan pengaturan rangkap jabatan menteri dan parpol. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, yang merangkap juga Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP Partai Demokrat, mengakui partainya memiliki aturan tidak tertulis yang disepakati bersama tentang hal itu. ”Kami akan mengacu pada aturan yang dimaksud, yaitu harus melepas. Aturan itu memang tidak tertulis,” katanya.

Selain enam pengurus Partai Demokrat yang kini menjadi menteri, Presiden Yudhoyono kini menjabat ketua dewan pembina partai yang didirikannya itu pula.

Tifatul Sembiring lebih tegas lagi mengatakan, agar tidak terjadi perbenturan kepentingan, parpol mewajibkan pelepasan rangkap jabatan pengurus partai dengan jabatan publik. Di PKS, jika ada pengurus partai yang terpilih menjadi pejabat publik, jabatan di parpol itu harus dilepaskan.

”Dengan demikian, seperti saya, Anis Matta yang kini menjadi Wakil Ketua DPR, Suharna Surapranata (Menteri Negara Riset dan Teknologi), dan Suswono yang menjadi Menteri Pertanian, harus mengundurkan diri,” ujar Tifatul. (don)

Wajah Baru & lama Kabinet Sby-Budiono

KRC, Jakarta
— Inilah 34 menteri yang masuk dalam Kabinet Indonesia Bersatu II yang diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Rabu (21/10) malam, terdiri atas 20 menteri departemen, 10 menteri negara, dan 4 menteri koordinator. Kamis ini mereka akan dilantik langsung oleh Presiden.


Menteri-menteri Koordinator:

1. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan: Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto
2. Menteri Koordinator Perekonomian: Hatta Rajasa
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat: Agung Laksono
4. Menteri Sekretaris Negara: Sudi Silalahi

Menteri-menteri Departemen:

5. Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi
6. Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa
7. Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro
8. Menteri Hukum dan HAM: Patrialis Akbar
9. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Darwin Zahedy Saleh
11. Menteri Perindustrian: MS Hidayat
12. Menteri Perdagangan: Mari Elka Pangestu
13. Menteri Pertanian: Suswono
14. Menteri Kehutanan: Zulkifli Hasan
15. Menteri Perhubungan: Freddy Numberi
16. Menteri Kelautan dan Perikanan: Fadel Muhammad
17. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Muhaimin Iskandar
18. Menteri Pekerjaan Umum: Djoko Kirmanto
19. Menteri Kesehatan: Endang Rahayu Sedyaningsih
20. Menteri Pendidikan Nasional: M Nuh
21. Menteri Sosial: Salim Assegaf Aljufrie
22. Menteri Agama: Suryadharma Ali
23. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata: Jero Wacik
24. Menteri Komunikasi dan Informatika: Tifatul Sembiring

Menteri-menteri Negara:

25. Menteri Negara Riset dan Teknologi: Suharna Surapranata
26. Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM: Syarifudin Hasan
27. Menteri Negara Lingkungan Hidup: Gusti Moh Hatta
28. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Agum Gumelar
29. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: EE Mangindaan
29. Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal: Helmy Faisal Zaini
31. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas: Armida Alisjahbana
32. Menteri Negara BUMN: Mustafa Abubakar
33. Menteri Negara Perumahan Rakyat: Suharso Manoarfa
34. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga: Andi Mallarangeng

SBY Berjanji Sejahterakan Rakyat dan Berantas Korupsi

KRC, Jakarta
menyampaikan pidato sete¬lah pelantikannya kemarin di ruang si¬dang paripurna MPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menga¬wali dengan menyampaikan rasa terima kasih kepada pendampingnya dalam periode sebelum¬nya, Jusuf Kalla (JK), dan para menteri yang telah memban¬tu. SBY mengata¬kan, JK telah memberi bangsa dan negara pengabdian yang mem¬banggakan. ''Pe¬ngabdiannya akan ter¬catat abadi dalam sejarah perjalanan bangsa,'' katanya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, me¬nurut SBY, adalah prestasi yang mem¬banggakan. Menurut dia, peran In¬donesia di dunia internasional semakin kuat. Indonesia sendiri disebut remarkable Indonesia karena kemampuannya ber¬tahan dalam krisis global. ''Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi no¬mor tiga di dunia,'' katanya.

Meski demikian, SBY berharap agar In¬donesia mewaspadai resesi yang masih ber¬langsung di dunia luar. Sebab, perda¬gangan dan investasi belum sepenuhnya pulih seperti sedia kala.

Sementara harga minyak dan komiditas yang lain masih fluktua¬tif dan bisa mengancam stabilitas ekonomi Indonesia. ''Karena itu, meskipun tanda-tanda pemulihan ekonomi mulai tampak, kita tetap harus memperkuat ekonomi sambil meminimalisir akibat dan krisis dunia,'' katanya.

SBY mengingatkan, kemampuan Indonesia bertahan dari resesi global adalah prestasi tersendiri. Namun, biasanya, kata SBY, prestasi selalu diikuti tantangan baru. Tapi, SBY percaya bahwa se¬mua tantangan itu, meski belum tahu akan seperti apa, bisa diatasi dan ditangani bersama-sama.

Stabilitas politik juga menjadi modal penting Indonesia. Tahun ini, kata SBY, rakyat telah menentukan pilihannya dalam pemilu yang berlangsung damai dan demokratis. ''Ini adalah yang ketiga kita mampu menggelar pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,'' katanya.

Soal menang atau kalah, kata SBY, adalah hal biasa. Dalam de¬mokrasi, semua orang adalah pemenang. ''Kalau demokrasi menang, rakyat menang dan Indonesia menang,'' katanya.

Secara khusus, SBY menyampaikan rasa hormatnya kepada pa¬ra rival dalam pilpres. ''Saya ingin menyampaikan rasa hormat kepada Ibu Megawati Soekarnoputri, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Jusuf Kalla, dan Bapak Wiranto atas partisipasi aktif dan kegigihan beliau dalam pemilu,'' kata SBY.

SBY mengajak semua kompo¬nen bangsa untuk bersatu kembali membangun bangsa. ''Dengan semangat baru dan kebersamaan, mari kita menghadapi lima tahun ke depan dengan optimisme dan percaya diri,'' tuturnya.

Dalam mengemban mandat rakyat untuk lima tahun ke depan, SBY sudah mempersiapkan program untuk seratus hari pertama, satu tahun, dan lima tahun. Esensi dari program lima tahun itu, kata dia, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat demokrasi, dan keadilan.

SBY juga menyatakan komitmennya terhadap sistem demokrasi. Menurut dia, Indonesia sedang membangun demokrasi yang beradab. Yakni, demokrasi yang mem¬berikan ruang kebebasan hak politik untuk rakyat tanpa mengesampingkan stabilitas.

SBY juga berjanji akan terus menyejahterakan rakyat dan memberantas korupsi. ''Ke depan dengan semangat Indonesia kita bisa menjaga ekonomi Indonsia de¬ngan good governance, pemberan¬tasan korupsi, dan pengurangan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan,'' katanya.

Mengenai hubungan dengan du¬nia internasional, Indonesia akan tetap mengusung asas bebas dan aktif. Tidak menjadi musuh dari negara mana pun atau menjadikan negara lain sebagai musuh.(cc)

Gerbong Mutasi Besar-Besaran Digulirkan Mabes Polri Susno Duaji Tetap Bertengger

KRC ,JAKARTA –
Mutasi besar –besaran di jajaran Mabes Polri kembali digulirkan Sejumlah Kapolda maupun pejabat strategis Mabes Pol¬ri berganti posisi. Tetapi, dalam mu¬tasi kali ini, Kabareskrim Kom¬jen Pol Susno Duadji tetap berta¬han alias tak bergeser.

''Mutasi ini rutin dalam rangka penyegaran personel,'' ujar Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen Sulistyo Ishak dalam keterangannya kemarin (18/10).

Mutasi tersebut didasarkan telegram rahasia (TR) Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri bernomor TR/547/X/2009, TR / 557/X/2009, dan TR/ 567/X/2009 tertanggal 17 Oktober 2009. Mutasi atau penggantian itu dilakukan atas beberapa Kapolda serta pejabat di jajaran Mabes Polri maupun polda.

Kapolda Jawa Timur Irjen Anton Bachrul Alam dimutasi menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial ekonomi. Penggantinya Brigjen Pratiknyo yang se¬belumnya menjabat wakil kepala Badan Intel¬kam Mabes Polri. Kapolda Lampung Brigjen Pol Ferial Manaf menempati pos baru wakil kepala Ba¬dan Intelkam Polri. Posisinya akan digantikan oleh Direktur Ekonomi Khusus (Direksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Edmon Ilyas.

Perpindahan posisi Edmon cukup menarik karena saat ini sebetulnya dia memimpin penyidikan kasus Bank Century. Jabatan yang ditinggalkan Edmon diisi Wakil Direktur Tipikor Bareskrim Kombes Raja Erizman. ''Sekali lagi, tidak ada yang istimewa dari mutasi ini. Itu rutin saja,'' tegas Sulistyo.

Kapolda Papua Irjen Bagus Ekodanto dimutasi menjadi Pati Mabes Polri dalam rangka memasuki pensiun. Bagus digantikan Kapolda Sulut Brigjen Bekto Suprapto. Bekto, yang juga mantan Kadensus 88 Mabes Polri, diperkirakan membuat Papua lebih kondusif. Sebab, Bekto dikenal punya pendekatan yang tegas dan tanpa pandang bulu.

Selanjutnya, Kapolda Sumsel Irjen Sisno Adiwinoto dimutasi menjadi staf ahli Kapolri. Penggan¬tinya Irjen Hasyim Irianto. Posisi Kapolda Sulut yang ditinggalkan Bekto akan diisi Brigjen Pol Her¬tian A.Y., yang sebelumnya menjabat direktur D Badan Intelkam Polri. Posisi Wakapolda Sulut ju¬ga diisi muka baru, yakni Kombespol Carlo Brix Te¬wu yang sebelumnya menjadi direktur I Kamtra¬nas Bareskrim Mabes Polri.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya juga berganti. Pejabat lamanya, Kombes M. Iriawan, dipromosikan menjadi wakil direktur Keamanan Trans Nasional Bareskrim Mabes Polri. Iriawan adalah ''komandan'' penyidikan kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, yang melibatkan Antasari Azhar. Promosinya ke Mabes Polri menjadi hadiah karena dia dianggap berhasil.

Ketika dihubungi Jawa Pos tadi malam, Iriawan mengaku belum tahu soal promosinya. ''Saya belum terima salinan SK-nya. Pokoknya, di mana pun saya siap,'' katanya. Selanjutnya, Direskrimum Polda Metro akan dijabat Kombes Idham Azis, yang saat ini menjabat Kapolres Jakarta Barat.

Jabatan Kabid Humas Polda Metro Jaya juga berganti. Kombes Chrysnanda Dwi Laksana diangkat menjadi direktur Lalu Lintas Polda Riau. Kombes Boy Rafli, yang sebelumnya Kapoltabes Padang, menjadi penggantinya.

Chrysnandha menyatakan siap bertugas di tempat baru. ''Terima kasih atas kerja samanya selama ini,'' katanya saat dihubungi wartawan tadi malam.

Pengamat kepolisian Neta Sanusi Pane menilai mutasi Polri kali ini tak terlalu istimewa. ''Beberapa malah ada yang janggal,'' kata direktur Indonesian Police Watch (IPW) itu.

Dia mencontohkan Kapolda Jatim yang sebetulnya dinilai berprestasi baik malah dimutasi menjadi staf ahli. ''Untuk jabatan staf ahli itu, memang ada dua kemungkinan. Akan promosi lagi atau justru jadi pati (perwira tinggi) terus,'' tuturnya.

Begitu pula promosi Edmon Ilyas sebagai Kapolda Lampung dinilai janggal. ''Seharusnya tuntaskan dulu kasus-kasus Century, baru bisa bergeser. Ini tentu jadi pertanyaan publik,'' kata penulis buku Reformasi Kepolisian itu.

Sebaliknya, Susno Duadji yang kini disorot jus¬tru tidak termasuk pejabat yang dimutasi. Pa¬dahal, KPK melaporkan bahwa Susno menemui Anggoro Widjojo di Singapura. Anggoro adalah Dirut PT Masaro Radiokom yang menjadi buron setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan korupsi proyek SKRT (sistem komunikasi radio terpadu). (don)