Kacau Roda Wings Air Terlepas di Bandara Juanda

KRC,SURABAYA -

Insiden penerbangan kembali terjadi di Bandara Juanda kemarin, sekitar pukul 14.00. Roda belakang bagian dalam pesawat Wings Air JT 574 jurusan Jakarta-Surabaya lepas setelah beberapa saat mendarat di run way 10 dan menuju taxi way. Meski tidak ada korban jiwa, insiden tersebut mengakibatkan lalu lintas penerbangan di Bandara Juanda terganggu selama 15 menit.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos menyebutkan, pilot sebenarnya berhasil mendaratkan pesawat secara mulus. Setelah itu, pesawat bernomor lambung PK-LNF itu bergerak dari runway menuju taxi way (jalan penghubung landasan pacu menuju apron/terminal pesawat). Namun, pada saat pesawat MD-82 itu berada di tikungan antara runway 10 dan taxi way N-3, tiba-tiba saja main wheel (roda) nomor dua sebelah kiri lepas. 

Akibatnya, petugas pemantau di tower meminta pilot, yakni Capt Benjamin, menghentikan laju pesawat tersebut. Pesawat pun berhenti selama sekitar 15 menit. "Pesawat kami larang untuk bergerak," kata Plh Kepala Kantor Administrator Bandara (Adban) Juanda Aries Martono yang memimpin evakuasi.

Tidak hanya itu, petugas tower Juanda terpaksa menghentikan sementara aktivitas penerbangan di bandara. Sebab, sebagian badan pesawat masih berada di wilayah runway. Dikhawatirkan, hal itu akan menimbulkan insiden lanjutan. Akibat penutupan sementara itu, tercatat dua penerbangan menunda pendaratan. "Dua-duanya adalah pesawat Merpati," lanjut Aries. 

Pada saat pesawat berhenti di taxi way, para penumpang langsung diturunkan dan dibawa ke terminal kedatangan dengan busa bandara. Menurut data dari Adban Juanda, jumlah penumpang pesawat tersebut 167 orang. Rinciannya, 162 dewasa, tiga anak, dua bayi. 

Meski telah diturunkan, sebagian penumpang tidak mengetahui insiden yang mereka alami. Saat roda lepas, mereka hanya mendengar suara mirip gesekan yang tidak lazim dalam pendaratan pesawat. Rata-rata, penumpang tahu adanya roda yang lepas setelah mereka turun dan diberi tahu petugas bandara.

Pesawat itu sendiri baru bisa dievakuasi pada pukul 14.30. Hingga berita ini diturunkan, tim Adban dan tim engineering Wings Air masih menginvestigasi pesawat. "Untuk saat ini, kami belum bisa menyimpulkan penyebabnya. Tapi, dari laporan yang masuk, sebenarnya pesawat sudah diperiksa saat hendak meninggalkan Jakarta," kata Aries.

Lalu, bagaimana pelanggaran itu? Anggota KNKT (Komite Nasoinal Keselamatan Transportasi) Toos Santoso saat dihubungi tadi malam belum berani mengambil kesimpulan. "Tim kami masih melakukan pemeriksaan," ujarnya. Alasannya, sampai tadi malam, belum diketahui secara pasti penyebab lepasnya roda itu. "Jika lepas biasa, itu masuk kategori insiden biasa. Tapi, kalau sampai patah, itu masuk kategori serius," kata Toos. 

Yang jelas, lanjutnya, hasil investigasi KNKT itu akan segera ditindaklanjuti. "Kita belum berani bicara sanksi. Yang jelas, jika nanti ditemukan kesalahan operasional, kami akan laporkan ini pada Departemen Perhubungan," katanya. (cc)

Panglima TNI Kasus Orang Hilang Sudah Tuntas

KRC, JAKARTA

Bola panas kasus orang hilang pada 1997-1998 mengungkit kembali peran mantan pejabat militer kembali menjadi sorotan publik. Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menanggapi hal tersebut usai bertemu Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/10) malam.

Pihak TNI, menurut Djoko, merespon tuntutan pembukaan kembali kasus orang hilang ke hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, ia berpendapat tuntutan tersebut harus dikembalikan kepada hukum di Indonesia.

"Saya berpandangan bahwa apa yang dilakukan dan tidak dilakukan itu berdasarkan hukum yang berlaku," ujarnya. Panglima TNI mengemukakan, langkah itu termasuk mengikuti ketentuan hukum yang telah diterapkan kepada 11 anggota TNI yang mengalami proses dan menerima hukuman dalam kasus tersebut.

Terhadap kasus itu, jelas Djoko, TNI yang waktu itu masih bernama ABRI telah melakukan langkah-langkah baik pro justisia maupun non justisia. Langkah pro justisia berupa proses secara hukum melalui pengadilan militer sedangkan non justisia, TNI membentuk dewan kehormatan perwira.

Langkah pro justisia, bahwa kasus perampasan kemerdekaan orang yang terjadi pada 1997-1998 terhadap 9 orang warga sipil yang dilakukan 11 orang anggota Kopassus telah diproses secara hukum melalui pengadilan militer. Para terdakwa dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi hukuman penjara 1-3 tahun.

Pada Mayor infantri Bambang Christiono selain hukuman pidana penjara juga hukuman tambahan berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan. Putusan itu merupakan putusan mahkamah militer nomor PID/XIV/MMA/PDB/X/2000 tanggal 24 oktober 2000.

Selanjutnya putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan atas putusan tersebut 11 terpidana telah dieksekusi dan melaksanakan hukuman di RTM Cimahi. Berita acara penyerahan terpidana nomor K/pidana/II/2002 tanggal 7 Februari 2002.

Khusus langkah non judicial, Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk oleh Pangab telah memutuskan untuk menyarankan pada Pangab untuk memberikan sanksi pada Letjen Prabowo Subijanto untuk diberhentikan dari jabatannya dan diberhentikan dari dinas keprajuritan. Sebab saat kejadian, Letjen Prabowo Subijanto menjabat sebagai Danjen Kopassus.

"Dari penjelasan itu sudah jelas TNI atau ABRI sudah mengambil langkah-langkah konkrit baik judicial maupun non judicial," ujar Djoko.(Persda Network/don)



   

Dekat Sby JK Malu-Malu Masuk Bursa Capres Fadel Muhammad Banyak Yang Hadang

KRC,Jakarta -

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengusulkan tujuh nominator calon presiden (capres) hasil survei yang bisa diusung ikut dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. Namun dalam penggodokannya ada sembilan nama, yaitu Fadel Muhammad dan Yuddi Chrisnandi, tapi tak dimasukkan sebagai nominator. "Bahwasannya ada tiga istilah, belajar di waktu pagi, bekerja di waktu siang dan makan di waktu malam. Nah, Yuddy itu belajar di waktu pagi," kata Ketua DPD Partai Golkar DIY Gandung Kardiman saat pemandangan umum DPD dalam Rapat Pimpinan Nasional di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Sabtu (18/10/2008).Sedangkan untuk Fadel Muhammad, lanjut Gandung, DPD DIY lebih menginginan agar yang bersangkutan tetap menjalankan amanahnya sebagai Gubernur Gorontalo. "Pak Fadel sedang menjalankan amanah, biarlah Pak Fadel merawat Gorontalo dengan kejujuran dan pengabdian," jelasnya. Seperti diketahui dalam pandangan daerah Rapimnas Partai Golkar, DIY mengumumkan tujuh nominator capres pada Pilpres 2009. Mereka adalah Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Sultan HB X, Akbar Tandjung, Surya Paloh dan Muladi

Sementara DPD Golkar Sumatra Barat dan Jawa Barat menitipkan sedikit aspirasinya mengenai capres dari Golkar dalam paparan pemandangan umum daerahnya . Secara terus terang, Sekretaris DPD Golkar Sumbar Irdinansyah maupun Ketua DPD Jabar UU Rukmana menyatakan dukungan penuh Sumbar dan Jabar kepada Jusuf Kalla untuk maju sebagai calon presiden, bukan calon wakil presiden. Menurut Irdinansyah, berbagai hasil survei selalu menempatkan JK pada nomor teratas dan tidak terkalahkan. Namun, belum ada sinyal-sinyal JK bergairah untuk naik ke kursi capres.
"Ketika (JK) mau menyatakan maju menjadi capres pasti akan maju menjadi capres. Kami mengusulkan Bapak JK maju menjadi capres 2009," seru Irdinansyah disambut teriakan sejumlah kader Golkar.(yy)

Barack Obama Kian Melejit Setelah Hasil Poling Unggul

JAKARTA , KRC-

Delapan belas hari lagi Amerika Serikat (AS) bakal menggelar pemilihan presiden. Berdasar hasil polling, kandidat dari Partai Demokrat Barack Obama terlihat masih mengungguli lawannya dari Partai Republik John McCain. Bahkan, setelah debat ketiga sekaligus yang terakhir di Universitas Hofsra, Hempstead, New York, Rabu (Kamis WIB), Obama kian di atas angin.Menurut jajak pendapat CNN/Opinion Research Corp, 58 persen responden mendukung Obama yang tampil luar biasa selama debat. Hanya 31 persen responden yang memberikan suara kepada John McCain. Jajak juga mengungkapkan, popularitas Obama naik dari sebelum hingga debat berakhir. Yakni, dari 63 persen menjadi 66 persen setelah debat. Sedangkan popularitas McCain turun dari 51 persen menjadi 49 persen. ''Para pemilih sangat memperhatikan substansi debat dan karakter masing-masing kandidat,'' kata Direktur Polling CNN Keating Holland.Debat yang dimoderatori penyiar CBS Bob Schieffer itu berlangsung seru dan menarik. Selama 90 menit, McCain yang sebelumnya selalu kalah mencoba tampil lebih baik. Dia menyerang Obama dari sisi kebijakan ekonomi, hak aborsi, pelayanan kesehatan, hingga pajak. McCain menuding Obama memperjuangkan kenaikan pajak agar kemakmuran yang diterima rakyat lebih merata.Namun, Obama bisa menjawabnya dengan lugas dan langsung melakukan serangan balik. Obama menyebut kebijakan McCain hanya mengekor Presiden George W. Bush yang terbukti gagal total. ''Inti kebijakan perekonomian Anda, seperti perpajakan, energi, dan prioritas belanja negara sangat mengacu pada kebijakan Presiden Bush,'' sebut Obama.Serangan McCain tak selesai sampai di situ. McCain meminta Obama menjelaskan hubungannya dengan William Charles Ayers, tokoh organisasi sayap kiri AS zaman perang Vietnam dekade 1960-an. Ayers dan istrinya pernah mengadakan acara temu kandidat pertengahan 1990-an saat Obama maju untuk pemilihan anggota senat negara bagian Illinois. ''Daripada Anda mengurusi saya, lebih baik fokus pada kampanye Anda sendiri,'' tutur Obama mengomentari McCain.Dalam penilaian yang dilakukan sejumlah lembaga, untuk penyampaian strategi kampanye dan kebijakan, Obama dan McCain mendapat nilai sama, yakni A. Keduanya juga punya nilai sama B untuk akurasi argumen yang disampaikan. Untuk gaya, Obama sedikit unggul dibanding McCain. Obama mendapat nilai A, sedangkan McCain A-. Ini karena pakaian dan gaya berbicara McCain sangat monoton.Menurut polling yang dilakukan Quinnipiac University untuk Wall Street Journal dan situs washingtonpost.com di empat negara bagian yang menjadi arena pertempuran utama, Obama menang 54 persen. Sedangkan McCain mendapat suara 38 persen. Untuk kali pertama, seperti dikutip Associated Press, Obama mendapat dukungan mutlak dari warga kulit putih di Colorado, Michigan, Minnesota, dan Wisconsin. (AP/AFP/ayu)

Syamsul Maarif, SH Lektor FH UB Terpilih Sebagai Hakim Agung

KRC, Jakarta

Syamsul Maarif SH LLM DCL (51 tahun), lektor pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH-UB) terpilih sebagai hakim agung, Kamis (16/10). Syamsul adalah satu dari enam calon hakim agung yang dipilih oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) dari 18 calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Keenam calon yang terpilih itu adalah Suwardi (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta), Djafni Djamal (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang), Mahdi Soroinda Nasution (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru), Syamsul Maarif (Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU/dosen FH-UB), Takdir Rahmadi (dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang), dan Andi Ayyub Saleh (dosen Universitas Hasanuddin, Makasar). Syamsul Maarif, pria kelahiran Mojokerto, 26 September 1957, adalah dosen dengan bidang keahlian international business law, saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Alumni hukum tatanegara FH-UB (1983), master dalam bidang environmental law (1991) dan doktor dalam civil law (1998) dari McGill University, Montreal, Canada ini dalam 10 tahun terakhir menghasilkan karya ilmiah antara lain berjudul "Keabsahan Kebijakan Mobnas menurut Hukum Perdagangan Internasional", "Foreign Investments in Indonesia", "Enforcement of Competition Law in Indonesia and Its Transparancy", "Competition Law in Indonesia", dan "Tantangan Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia". Semasa mahasiswa Syamsul pernah meraih penghargaan sebagai Mahasiswa Teladan I FH-UB (1983), dan Mahasiswa Teladan I UB (1983). [ayu/p]

55 Mahasiswa UB Cumlaude Akan Dikirim ke Jepang Dan Taiwan Diwali Kunjungan Pimpinan

KRC, Malang

Universitas Brawijaya (UB) berencana kirimkan 55 orang ke beberapa Universitas dinegara Taiwan dan Jepang, untuk program Double Degree. Sedangkan rencana itu diawali dengan berangkatnya Prof. Dr. Yogi Sugito Rektor Unibraw ke negara tersebut selama

sepekan (12-17 Oktober 2008) berkunjung ke beberapa universitas di Taiwan dan Jepang. Disampaikan Dr. Abdul Hakim , M.Si selaku Deputy Vice Rektor Of Student Affairs pada Koran Rakyat Cybermedia Juma (17/10), yang kontak langsung fia Ponsel Prof. Dr. Yogi Sugito Rektor UB ketika di Jepang disampaikan

Kunjungan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama untuk studi lanjut, termasuk program double degree, dan kerja sama penelitian. Ir Adam Wiryawan MS, mantan Dekan FMIPA, salah satu anggota rombongan, menuliskan laporannya,Kunjungan diawali di Taipeh, Taiwan, 13-14 Oktober 2008. Rombongan mengunjungi Nationail Central University (NCU) dan Chung Yuaqn Christian University (CYCU). Di universitas tersebut rombongan diterima pimpinan kedua universitas dan mengadakan peninjauan ke beberapa laboratorium di sana. Tiga hari berikutnya, 15-17 Oktober 2008, kunjungan dilanjutkan ke Jepang. Di sana, rombongan mengunjungi beberapa universitas, yaitu Shibaura University of Technology, Takoshoku University, dan Hachioji University di Tokyo Metropolitan. Pada kesempatan ini, Adam Wiryawan menyempatkan diri untuk berkunjung ke Okayama University di kota Okayama. Di universitas tersebut ia diterima dan berdiskusi dengan Prof Motomizu dan Assoc Prof Oshima (Laboratory of Analytical Chemistry) dan Prof Satake (Laboratory of Organic Chemistry). [p/aw/ard]
.

KPU Revisi Format Desain Surat Suara Pemilu 2009

KRC,JAKARTA -
Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali melakukan revisi untuk mencari format terbaik desain surat suara Pemilu Legislatif 2009. Perubahan desain terakhir ini mendekati semangat sistem proporsional terbuka UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008. Porsi nama calon legislatif (caleg) mulai ditonjolkan dibanding desain surat suara sebelumnya.Dengan daftar nama calon yang ditonjolkan diharapkan para pemilih langsung menentukan nama calon sebagai pilihan. Karena dalam UU Pemilu menyebutkan batas BPP (bilangan pembagi pemilih) sebesar 30 persen. Artinya, bila ada calon yang memenuhi BPP 30 persen dia akan mendapat hak memenangkan kursi DPR tanpa melalui mekanisme nomor urut. Sedangkan, bila di satu partai tak ada yang memenuhi BPP, sementara total suara yang masuk ke partainya berhak mendapat kursi, maka penentuan dilakukan dengan nomor urut. Sementara sejumlah partai seperti PAN, Golkar dan Demokrat langsung secara internal menerapkan suara terbanyak. Itulah sebabnya, pemilihan langsung kepada calon sangat penting. Perubahan menonjolkan nama caleg itu merupakan hasil pembahasan KPU dengan sejumlah ahli grafika yang dipresentasikan di Jakarta kemarin (8/10). Sebagaimana direncanakan sebelumnya, KPU memutuskan memperkecil ruang bagi nomor urut, logo dan nama parpol. Bukan hanya itu. Ukuran surat suara juga sedikit mengecil. Dari sebelumnya berukuran 55 x 88 cm, surat suara baru tersebut memiliki panjang dan lebar 54 x 75 cm. Desain pun kini diputuskan memanjang dari atas ke bawah demi mengakomodasi sempitnya bilik suara saat pemilihan.Ketua Pokja Surat Suara KPU Andi Nurpati menyatakan, perubahan desain tersebut merupakan rekomendasi Komisi II DPR. Pada saat rapat konsultasi, DPR menyarankan agar KPU terlebih dahulu meminta opini sejumlah ahli grafis terkait desain yang lebih ideal. "Ini usul dari tim grafis kepada kami," ujar Andi kepada wartawan di ruang kerjanya.Dibanding desain sebelumnya, layout surat suara yang terbaru tersebut jauh lebih padat. Tim grafis menghilangkan banyaknya ruang kosong di surat suara sebelumnya, terutama pada batas pemisah kosong antara kop suara dengan kolom-kolom partai peserta pemilu. "Untuk dapil yang jumlah calegnya melampaui batas kolom, akan dibuat dua lembar," terang Andi. Sebagai contoh, dapil di DPRD DKI, Riau, dan Sumut memiliki jumlah caleg mencapai 30 orang per partai. Selain itu, surat suara khusus akan dibuat untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang mengakomodasi enam partai lokal.Selain soal desain, tim grafis merekomendasikan sejumlah alternatif kertas suara yang bisa digunakan KPU. Dalam hal ini KPU lebih condong menggunakan kertas biasa yang dicetak dengan security printing. Pertimbangan tersebut diambil karena harganya lebih terjangkau dibanding langsung menggunakan security paper. "Kami masih berhitung-hitung kertas apa yang cukup disesuaikan dengan anggaran yang ada," kata Andi. Alokasi anggaran KPU untuk surat suara adalah Rp 1,2 triliun.Secara terpisah, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menyatakan, kebutuhan surat suara untuk Pemilu 2009 diperkirakan 900 juta lembar. Asumsi itu berdasarkan estimasi jumlah pemilih mencapai 172 juta penduduk. Dengan masing-masing pemilih mendapat empat lembar surat suara, jumlah tersebut juga memperhitungkan kelebihan 2 persen surat suara. Juga surat suara untuk penghitungan ulang 1.000 lembar per TPS.Jumlah tersebut melampaui estimasi KPU sebelumnya yang memperkirakan "hanya" akan mencetak 700 juta lembat kertas suara. Meski melampaui rencana, Hafiz optimistis alokasi anggaran yang disediakan KPU masih mencukupi untuk memenuhi target baru tersebut.(yy)