Dapat Beasiswa Ditambah Bekal Skill Kemandirian

foto : Rektor Uniga Dr. Rosidi, MM, AK Foto : Kegiatan Outbond Mahasiswa Universitas Gajahyana Malang (ard)

KRC, Malang

Sekitar 75 Mahasiswa Universitas Gajahyana Malang dalam waktu dekat akan digembleng skillnya melalui Workshop Skill yang akan dilaksanakan pada 24-26 Januari mendatang. Disampaikan Rektor Universitas Gajahyana Malang Dr. Rosidi, MM, Ak bahwa kegiatan ini untuk menyiapkan mahasiswa agar lebih yakin dalam menghadapi tantangan kedepan di tengah persaingan untuk mencari kerja cukup ketat. Sehingga mahasiswa mampu untuk mengatasi segala persoalan setelah mereka lulus nanti. Ditambahkan Drs. Sugeng Mulyono, MM PR III Uniga, bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari sebelumnya, dimana pada saat kegiatan awal diikuti 125 mahasiswa yang telah mendapatkan beasiswa dari Uniga. Kampus memberikan kesiapan mental pada mahasiswa yang mendapatkan beasiswa tersebut, sehingga akan bisa lebih matang dan cakap setelah lulus nanti bisa mandiri. Instruktur dari kalangan dosen dan juga didatangkan dari luar kususnya materi kewira usahaan dan juga ada materi Outbond.(ard)

Kesehatan Mantan Presiden Soeharto Memprihatinkan

KRC, JAKARTA -

Kondisi mantan Presiden Soeharto kembali memburuk. Jika Senin lalu (7/1) sempat membaik, kemarin fungsi jantung dan paru-parunya melemah. Bahkan, kadar hemoglobin (Hb, sel darah merah) menurun. Tim dokter akhirnya memutuskan melarang penguasa Orde Baru itu dikunjungi. Ketua tim dokter Kepresidenan Mardjo Soebiandono mengatakan, cairan kembali memenuhi paru-paru Soeharto. "Produksi urine kembali menurun dan dijumpai perdarahan melalui urine dan fesesnya," paparnya saat konferensi pers di RSPP (Rumah Sakit Pusat Pertamina) kemarin (8/1). Karena perdarahan tersebut, lanjutnya, Hb Soeharto turun dari 8,4 gr % menjadi 7,6 gr %. "Normalnya 10 gr %," jelasnya. Penyebab memburuknya jantung mantan presiden berusia 87 tahun itu, menurut Mardjo, adalah tidak sinkronnya kerja antara bilik kanan dan kiri jantung. "Dari pemeriksaan Tissue Doppler Imaging, terlihat adanya disinkronisasi pergerakan otot jantung dan tidak bergeraknya salah satu segmen otot jantung," ujarnya lebih jauh.Untuk mendapatkan hasil pemeriksaan lebih rinci, tim dokter memeriksa jantung Soeharto dengan alat Thallium Scan. Ini adalah pencitraan menggunakan kamera khusus. Sebelumnya, pasien disuntik kontras berupa bahan radioaktif dalam jumlah sedikit untuk mengetahui aliran darah dan lokasi gangguan. Pemeriksaan itu berlangsung lebih dari satu jam. Waktunya, mulai pukul 13.00 hingga pukul 14.05 di ruang radiologi lantai I RSPP. Agar kerja otot jantung mantan presiden itu bisa sinkron, tim dokter akan memasang alat CRT (Cardiac Resynchronization Theraphy). Bentuknya mirip alat pacu jantung dengan teknik implantasi serupa. Hanya, pemasangan alat CRT tersebut belum bisa diketahui waktunya. "Kita tunggu sampai kondisi beliau optimal," ujar dokter berpangkat brigjen itu. Kondisi optimal, lanjutnya, bisa dicapai jika kadar Hb mencapai 10 gr %. Peningkatan tersebut bisa didapatkan jika transfusi terus diberikan. Pada kesempatan yang sama, Ismoyo Suto, dokter ahli jantung yang termasuk tim dokter Soeharto, meminta agar semua pihak bersabar. "Pemasangan alat CRT tanpa menunggu Hb Bapak turun justru akan makin menurunkan Hb-nya," tegasnya. Sebab, ketika memasang CRT, dokter harus memasukkan alat ke dalam pembuluh darah. "Kalau Hb-nya tambah rendah, tentu risiko gagal jantung akan ada," lanjut dokter jantung dari RS Jantung Harapan Kita itu.Selain kadar Hb harus baik, timpal Mardjo, kemampuan pembekuan darah Soeharto harus baik. Selain berupaya yang telah disebutkan agar kondisi Soeharto bisa kembali optimal, tim dokter mengupayakan perbaikan gizi, pengeluaran cairan yang menumpuk di paru-paru, dan penyaringan darah dengan CVVH (Continuous veno-venous haemofiltration) akan terus dilakukan. Itu adalah alternatif pengganti hemodialisis pada pasien yang sakit dengan komplikasi dan dalam kondisi kritis. CVVH merupakan kombinasi hemodialisis (cuci darah) dan ultrafiltrasi. Artinya, molekul dikeluarkan dengan difusi (hemodialisis) sekaligus konveksi (ultrafiltrasi). Malam sebelumnya, Mardjo mengungkapkan, tim dokter sudah memasukkan transfusi darah sebanyak 200 cc dan hemoglobin naik dari 8,3 ke 8,4. "Tapi waktu kami cek pagi ini, ternyata Hb-nya turun jadi 7,6. Akhirnya, kami putuskan untuk menambah darah hingga 300 cc," katanya lantas menutup jumpa pers. Karena dokter kemarin melarang Soeharto menemui pembesuk, tak ada satu pun pejabat dari Kabinet Indonesia Bersatu yang datang ke RSPP. Sejak pagi hingga malam, hanya beberapa kerabat dekat dan mantan menteri kabinetnya yang datang. Mereka adalah Karlina Umar Wirahadikusumah (anak mantan Wapres Umar Wirahadikusumah), Elsye Sigit, Moerdiono (mantan Mensesneg), dan Marwah Daud Ibrahim.Ketika dicegat, Moerdiono enggan berkomentar banyak. "Sebagai orang awam secara medis, saya kira tim dokter yang berhak menjawab," katanya sambil berhenti sejenak. Namun, respons Soeharto menurutnya baik. "Kami sempat bicara, meskipun tidak banyak. Beliau mengenali saya," tuturnya. Dia juga menilai penanganan mantan pimpinannya itu sudah tepat. Tim dokter yang berkumpul, lanjut dia, sekitar 25 orang dari berbagai keahlian. "Saya kira Pak Harto sudah ditangani oleh tim dokter terbaik yang kita punya," lanjutnya kemudian bergegas menuju lift yang akan membawanya ke kamar mantan orang nomor satu di Indonesia itu. Menangis, Ingat Beasiswa Supersemar Ketika Soeharto sedang tergolek lemah di RS Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta, gugatan perdata terhadap mantan presiden itu tetap disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kemarin. Kali ini agendanya mendengarkan keterangan dua saksi meringankan yang diajukan kubu tergugat melalui tim pengacara Soeharto.Dua saksi itu adalah A.M. Suaib Didu dan Cyprus A. Tatali, dua pengurus KMA-PBS (Keluarga Mahasiswa Alumni Penerima Beasiswa Supersemar).Di awal sidang, Suaib terbawa sedih atas kondisi kesehatan Soeharto yang kembali memburuk. Dia tampak menangis. Dia juga meminta izin untuk membaca surat Al-Fatihah bagi kesembuhan Soeharto, namun ditolak majelis hakim yang diketuai Wahjono. "Kalau untuk berdoa, bukan di sini (pengadilan) tempatnya. Ini kan ruang sidang," kata Wahjono. Suaib pun terlihat pasrah.Saat sesi tanya jawab, pengacara Soeharto, M. Assegaf, sempat menanyai Suaib terkait dengan doanya untuk Soeharto. Dia mengatakan, bila teringat Soeharto, dirinya ingat kiriman uang atau beasiswa semasa kuliah. "Beasiswa amat membantu. Sebab, untuk uang kuliah, kadang ada, kadang tidak," ujar Suaib sambil sesenggukan. Aksi Suaib itu, tampaknya, tak berhasil menarik simpati majelis hakim maupun jaksa pengacara negara (JPN). Buktinya, salah seorang hakim, Ketut Manika, justru mempertanyakan perasaan sentimental Suaib dengan materi gugatan. "Kalau patah hati, jangan dikaitkan dengan (kasus korupsi) yayasan," ujar Ketut. Toh, Suaib seakan tak mau kalah. Dia balik menimpali komentar Ketut. "Begini yang mulia majelis, beasiswa (Supersemar) itu membuat saya berhasil. Saya sukses begini karena beasiswa. Tanpa beasiswa, mungkin saya menjadi petani. Jadi, saya nggak mungkin melupakan jasa-jasa pengurus, termasuk Pak Harto," ujar Suaib sengit. Kontan, pernyataan Suaib itu membuat gerr pengunjung sidang. Sedangkan JPN Dachmer Munthe tampak manggut-manggut melihat aksi Suaib.Selanjutnya, Cyprus A. Tatali sebagai saksi kedua. Dalam keterangannya, ketua organisasi dan keanggotaan KMA-PBS itu mengaku tidak tahu jumlah dana yayasan yang disalurkan untuk seluruh penerima beasiswa. Dia hanya tahu bahwa sebagian dana digunakan untuk penyediaan komputer, laboratorium, dan peralatan olahraga. "Nggak hanya untuk kegiatan studi," jelas Cyprus. Kemudian, sidang dilanjutkan 15 Juli 2008. Dalam sidang kemarin, pengunjung menjejali ruang persidangan. Di antara pengunjung terdapat mantan Jaksa Agung Ismail Saleh.Setelah sidang, tim pengacara mengomentari berbagai wacana terkait dengan kelanjutan proses hukum kasus Soeharto. Assegaf mengatakan, jika Soeharto meninggal dunia, kejaksaan memang dimungkinkan menjadikan ahli waris -termasuk anak-anaknya- sebagai tergugat pengganti. Namun, Assegaf menegaskan, ahli waris dapat saja menolak. "Kalau tidak punya warisan, lalu mengapa harus menjadi tergugat. Apa yang harus diserahkan jika kelak diminta untuk membayar kerugian negara," jelas Assegaf.Menurut Assegaf, gugatan perdata dapat saja dihentikan. Syaratnya, presiden mencabut surat kuasa khusus (SKK) yang diserahkan ke kejaksaan.Assegaf menolak usul pengampunan terhadap Soeharto. Sebab, kliennya tidak pernah diputus bersalah oleh pengadilan. "Usul tersebut justru menjadi polemik baru," ujarnya.Soal Tap MPR No XI/1998, Assegaf mengatakan bahwa kejaksaan telah melaksanakan. Itu terbukti dari penyidikan kasus Soeharto. Di tempat sama, pengacara Soeharto yang lain, Juan Felix Tampubolon, menambahkan bahwa kliennya selalu mengikuti perkembangan kasusnya, termasuk gugatan perdata. Menurut Juan Felix, tim pengacara bertemu dengan Soeharto pada Desember 2007 untuk membahas kasus perdata tersebut. "Beliau selalu mengikuti, beliau juga percaya kepada tim pengacaranya," jelas Juan Felix.Sebelumnya, Soeharto digugat pemerintah dalam kasus Yayasan Supersemar. Nilai gugatan USD 420 juta dan Rp 185 miliar). Soeharto dianggap bertanggung jawab atas penyalahgunaan uang yayasan yang merugikan negara triliunan rupiah tersebut. Sebab, banyak dana yayasan yang disalurkan ke perusahaan kroni. (nue/nda/agm/kum) ICMI Desak Teruskan Proses HukumIkatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mendesak pemerintah menuntaskan kasus hukum mantan Presiden Soeharto. Pemerintah diminta tidak menghentikan proses yang telah berjalan agar terjadi kepastian hukum bagi mantan penguasa Orde Baru itu. "(Penuntasan kasus hukum) itu sangat bagus bagi Pak Harto dan keluarganya. Kalau perkaranya terus diambangkan, sejarah akan mencatat (Pak Harto) bersalah," ujar Presidium ICMI Nanat Natah Natsir setelah bertemu Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden kemarin (8/1).Bila kasus perdata dan pidana Soeharto tidak diselesaikan secara hukum, kata Nanat, publik tidak akan pernah mengetahui kebenaran dari berbagai dugaan pelanggaran hukum yang dituduhkan kepada penguasa Orde Baru tersebut dan keluarganya. Sebaliknya, Soeharto juga tidak akan mendapatkan keadilan dari berbagai tuntutan hukum yang dipersepsikan publik. "Proses hukum harus dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Persoalan nanti, misalnya Pak Harto setelah diproses tidak apa-apa, kan bagus bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, dan masyarakat," jelasnya. Meski demikian, ICMI meminta pemerintah menghargai jasa-jasa Soeharto dan menjadikan kondisi kesehatannya saat ini sebagai pertimbangan kemanusiaan. "Beliau adalah orang yang berjasa. Jika ternyata keliru, kan bisa dimaafkan," ujarnya. (Don)

Lagi Shooting Sinetron Dipercetakan KR

Persik Siap-Siap Ketamuan Arema

Tim Arema Saat Sedang Berlatih

keras untuk menghadapi Persik Kediri, dalam lawatanya ke Kediri diharapkam dapat point penuh bisa kalahkan Persik. (ard)

KRC,Malang
Panitia Pelaksana (Panpel) Persik tidak lagi bisa mengelak dari tanggung jawab yang dibebankan Badan Liga Indonesia (BLI). Mau tidak mau, mereka harus siap menggelar babak delapan besar. Karena faktor itulah, Panpel Persik berencana menggelar rapat intern di Kediri, Minggu (6/1) besok. Mereka akan membahas persiapan, sekaligus antisipasi kedatangan Aremania. Hal lain yang menjadi prioritas pembahasan adalah faktor keamanan. Sebab pertandingan yang akan mempertemukan Arema, Persiwa, Sriwijaya FC dan PSMS itu, dipastikan akan mengundang perhatian publik sepakbola tanah air.Di atas kertas, dari empat tim tersebut, peluang terbesar menyangkut kedatangan suporter, hanya dari Malang. Tapi panpel juga mengantisipasi kemungkinan kedatangan Singamania (suporter Sriwijaya FC), Persiwa Mania (Persiwa) dan Kampak (PSMS Medan).Agenda itu disampaikan Barnadi, Sekretaris Panpel Persik. Dia mengaku, pihaknya dan Persikmania tidak mempermasalahkan soal penunjukkan sebagai tuan rumah babak delapan besar oleh BLI. Meski hingga kemarin, surat mengenai hal ini belum turun ke manajemen Persik. Persik dan Persikmania sendiri akan berusaha menjadi tuan rumah yang baik. ‘’Minggu besok, kami lebih dulu koordinasi yang sifatnya ke dalam. Hasil pertemuan nanti akan kami tindaklanjuti dengan melakukan koordinasi bersama aparat keamanan di Kediri. Intinya, kami berusaha mempersiapkan diri semaksimal mungkin sesuai panduan BLI,’’ terang Barnadi via ponselnya, kemarin. Rencananya, panpel Persik juga siap mengundang perwakilan suporter dan panpel empat tim yang berlaga pada babak delapan besar. Tujuannya, untuk tukar pendapat dan saling turut mendukung suksesnya gelaran babak delapan besar. Tak terkecuali, kepada panpel Arema dan perwakilan korwil Aremania. Sebab Aremania dan Persikmania pernah saling bentrok di Kediri ketika Arema dan Persik bertemu di musim 2003. Paling tidak, kedua komunitas ini saling sepakat untuk bersikap dewasa dan tidak anarkis. ‘’Pada dasarnya, kami dan Persikmania siap menyambut kedatangan tamu di babak delapan besar. Kami pikir, komunitas suporter empat tim yang akan turun juga akan bersikap dewasa. Sebab mereka tidak ingin timnya terkena imbas dari aksi anarkis mereka,’’ tambah Barnadi. (nd)

Ronaldinho Di[perkirakan Absen Tahun Ini

KRC,MADRID

- Pemain depan asal Brasil, Ronaldinho tidak akan diturunkan saat Barcelona menghadapi Real Mallorca dalam lanjutan Liga Spanyol, Sabtu (5/1) ini.
Pelatih Frank Rijkaard memutuskan menyimpan Ronaldinho karena mantan pemain terbaik dunia ini mengalami cedera otot tendinitis di lutut kirinya. Hal ini diungkapkan oleh manajemen klub dalam situs http://www.blogger.com/.
Ronaldinho tengah mendapat kecaman karena permainannya dianggap sangat menurun pada dua musim terakhir. Setelah tampil buruk saat Barca dikalahkan Real Madrid 0-1 pekan lalu, Dinho absen dalam pertandingan Piala Raja Spanyol (Copa Del Rey) menghadapi Alcoyano pekan ini.
Namun Rijkaard akan mendapat suntikan tenaga baru dengan pulihnya striker Thierry Henry. Pemain asal Perancis ini absen karena cedera sejak 24 November 2007 lalu,.

Tak Berprestasi Persema Ngotot Minta Dana 15 M

KRC, Malang -
Meski Persema Malang tidak lolos ke Liga Super 2008, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tetap mengajukan anggaran sebesar Rp 15 Miliar untuk klub tersebut berkompetisi musim depan."Draft anggaran telah diajukan ke dewan, kita menunggu keputusan dewan," kata Manager Persema sekaligus Sekretaris Kota Malang, Bambang DH Suyono, Jumat (4/1/2007). Manajemen Persema seolah tidak menghiraukan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Dalam Permendagri itu disebutkan klub sepakbola dilarang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, Pemkot Malang juga menyiasatinya dengan rencana membentuk Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Melalui Dispora, mereka berharap dana yang dicairkan ke Persema sah secara hukum.Secara terpisah, wakil ketua DPRD Kota Malang Subur Triono menyatakan akan mempertimbangkan usulan dana Persema sesuai kaidah hukum yang berlaku. "Kita akan mempelajari, apakah dana Persema ini tidak melanggar aturan yang sudah ada," kilahnya.Namun, ia juga mengaku kecewa dengan prestasi Persema selama ini. Pasalnya dengan dana besar, Persema tidak mampu menunjukkan perstasi optimal. "Anggaran yang dikeluarkan harus imbang dengan prestasi dong," tegasnya.Subur menyebut target yang dibebankan Persema selalu gagal. Dikhawatirkan bila terus dimanjakan dengan dana APBD, prestasi Persema tidak akan berkembang. Untuk itu, Persema diharapkan juga menggandeng pihak ketiga untuk mendukung biaya kompetisi.(kup)

SPP Melambung Unibraw Di Protes

KRC, Kampus
Terapkan Sistem Proporsional, Besaran Tiap Mahasiswa Tak Sama, Sumbangan pengembangan pendidikan (SPP) sistem proporsional yang diberlakukan Unibraw pada mahasiswa angkatan 2007 menuai protes. Kemarin, ratusan mahasiswa dan orang tuanya melakukan klarifikasi karena keberatan dengan aturan itu. Sebab, besaran SPP per semester antara mahasiswa yang satu dengan lainnya berbeda. Untuk mahasiswa reguler diberlakukan mulai 0 rupiah sampai Rp 1,5 juta. Sedangkan non-reguler diberlakukan mulai Rp 500 ribu sampai Rp 2,4 juta per semester.Meski tak melakukan aksi, namun bukan itu saja yang dikeluhkan. Pelayanan yang kurang welcome juga disesalkan para orang tua mahasiswa. Terlebih, dalam proses klarifikasi tersebut ditangani staf rektorat dan dipusatkan dalam satu lokasi saja, yakni gedung Widyaloka lantai I. Padahal, dalam surat edaran (SE) rektor, klarifikasi langsung ditangani kabag keuangan Unibraw. Praktis, staf rektorat yang ditunjuk tak mampu menyelesaikan masalah karena tak memiliki wewenang mengeluarkan kebijakan. "Saya ini kecewa, anak saya dua di Unibraw. Masak SPP untuk yang semester II ditarik Rp 2,1 juta," ungkap orang tua mahasiswa dari Surabaya yang enggan dikorankan namanya.Bahkan, dalam proses klarifikasi itu, salah satu anggota TNI yang anaknya kuliah di PIS (program ilmu sosial) jalur SPMK itu hanya diberi jalan tengah. SPP yang harus dibayar itu bisa diangsur atau ditunda dulu. "Katanya masih mau diproses dulu. Tapi saya telanjur kecewa," ujar dia.Hal yang sama juga diungkapkan Marissa Hamnon, mahasiswi semester II Ilmu Komputer FMIPA. Meski sebelumnya masuk lewat jalur SPKS dengan SPP pertama Rp 1,2 juta, tapi dengan diterapkannya SPP proporsional tersebut, dia kini harus membayar Rp 2,4 juta per semester. Begitu juga yang dialami Anam, mahasiswa satu prodi (program studi) dengan Marissa. Dia dipatok SPP Rp 2 juta. "Belum tahu apa nanti mendapat keringanan, masih menunggu proses," katanya.Anam menjelaskan, SE klarifikasi itu baru diterima kemarin. Sebab rektorat mengirimkan surat ke rumah mahasiswa masing-masing. Intinya, SE itu berisi tentang besaran SPP berdasarkan aturan proporsional per mahasiswa yang didasarkan pada slip gaji orang tua, bukti pembayaran PDAM, dan listrik rumah. "Semua persyaratan itu sudah diserahkan saat daftar ulang awal masuk dulu. Tapi, pemberlakuannya baru sekarang," kata Anam. Tapi, lanjut Anam, sebelum aturan itu benar-benar diberlakukan, Unibraw memberikan waktu dua hari bagi semua mahasiswa dan orang tua yang merasa keberatan. Termasuk dia dan Marissa.Lain lagi cerita Farhan, orang tua Faiqoh, mahasiswa Fakultas Peternakan asal Tuban. Karena kurang paham dengan aturan klarifikasi tersebut, dia datang ke Unibraw tanpa membawa berkas persyaratan sama sekali. Terutama, surat keterangan dari RT/RW setempat yang menyatakan kondisi perekonomiannya. "Saya ini hanya petani yang tak punya slip gaji. Kalau SPP sampai Rp 1,75 juta per semester, ya saya keberatan," kata Farhan yang mengaku akan pulang kembali ke Tuban mengurus semua perlengkapan itu. Tak Ubah Kebijakan Bagaimana tanggapan Unibraw? Ditemui di ruang kerjanya, Rektor Unibraw Prof Yogi Sugito mengaku telah memprediksi bahwa protes pemberlakukan SPP proporsional itu akan terjadi. Sebab, dalam perjalanannya ternyata ada data syarat-syarat ketentuan SPP yang tak akurat, bahkan tak lengkap. Karena itulah, pihaknya sengaja membuka waktu dua hari untuk klarifikasi bagi mahasiswa maupun orang tua yang merasa keberatan dengan patokan SPP itu. Dia juga berjanji akan tetap memberikan pelayanan sewaktu-waktu asal bukti tidak mampu benar dan bukan rekayasa. Sehingga, pemberlakukan SPP proporsional tak sepihak, karena dalam perjalanan ternyata ada kasus-kasus di luar dugaan. "Saya ingin orang tua yang benar-benar kaya tidak usah memiskinkan diri. Karena ini untuk memajukan pendidikan sekaligus mewadahi mahasiswa miskin," ungkapnya. Disinggung tentang data kurang akurat, Yogi mencontohkan, ada satu orang tua mahasiswa yang tinggal di kawasan jalan protokol, pengeluaran untuk air dan listrik, serta PBB mencapai jutaan rupiah. Tapi, ternyata dia pensiunan dan semua itu dibayari salah satu anaknya. Belum lagi yang satu rumah mewah, tapi ternyata biaya patungan. Terkait tentang pemberlakukan SPP proporsional ini, Yogi menjelaskan, sebelumnya rektorat telah melakukan sosialisasi sejak awal masuk mahasiswa baru lalu. Dalam sosialisasi tersebut, semua mahasiswa harus menuliskan pendapatan total orang tua masing-masing, termasuk jika ada usaha sampingan. Selain itu, juga disertakan slip gaji, bukti pembayaran listrik, PDAM, sampai PBB. "Dalam sosialisasi diungkapkan untuk semester I, SPP dipukul rata sesuai jalur masuk. Sedangkan semester II akan diberlakukan SPP proporsional," terangnya.Semua persyaratan itu, kata dia, digunakan sebagai tolak ukur tingkat kekayaan orang tua siswa. Pengukuran ini juga didasarkan pada tiga hal, yakni profesi, gaji, dan pengeluaran. "Kalau ukurannya pendapatan saja, maka tidak fair," ujarnya.Nah, semua data itu dimasukkan dalam data based komputer dan diolah untuk menentukan besaran SPP proporsional. Untuk mahasiswa reguler jalur SPMB dan PSB, kisaran SPP mulai nol rupiah sampai Rp 1,5 juta dengan rentangan Rp 250 ribu. Atau mulai nol rupiah, Rp 250 ribu, Rp 500 ribu, dan seterusnya sampai Rp 1,5 juta. Sedangkan mahasiswa non reguler diberlakukan SPP mulai Rp 500 ribu sampai Rp 2,4 juta. "Sejak awal, kami telah menetapkan aturan bahwa besarnya SPP mahasiswa non reguler dua kali lipat reguler. Diharapkan, mahasiswa non reguler mampu membiayai sendiri tanpa bergantung pada reguler," jelasnya.SPP proporsional, jelas Yogi, adalah sebuah aturan penetapan besaran SPP berdasarkan tingkat kemampuan mahasiswa. Yang miskin, otomatis SPP-nya kecil atau bahkan nol. Termasuk, mendapat prioritas beasiswa. Sedang bagi kelas menengah, maka diformat sedang, dan mahasiswa kaya otomatis lebih tinggi. "Saya ingin anak-anak tak mampu tetap bisa kuliah dengan subsidi silang dari yang kaya. Aturan ini bukan dari Unibraw, tapi imbauan dikti sejak tahun 2000 lalu. Tapi, baru sedikit sekali yang menerapkan," urai bapak tiga anak itu.Bahkan, kata Yogi, sebenarnya aturan itu belum mampu menyukupi kebutuhan mahasiswa yang tiap tahun per mahasiswa menelan Rp 16 juta. Sedangkan anggaran Unibraw tahun 2008 sebesar Rp 440 miliar. "Target ideal sesuai aturan dikti per tahun per mahasiswa Rp 18 juta. Berarti berapa besar yang disubsidi pemerintah," tandasnya. Lebih lanjut, Yogi menegaskan meski protes itu terus mengalir, dia tidak akan mengubah aturan pemberlakuan SPP proporsional. Alasannya, jika disamaratakan kembali, maka mahasiswa miskin tak akan mampu kuliah. "Di Unibraw, banyak sekali mahasiswa tak mampu. Bahkan, ada dua ratusan yang bebas sama sekali," kata dia. (kuP)