Tak Berprestasi Persema Ngotot Minta Dana 15 M

KRC, Malang -
Meski Persema Malang tidak lolos ke Liga Super 2008, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tetap mengajukan anggaran sebesar Rp 15 Miliar untuk klub tersebut berkompetisi musim depan."Draft anggaran telah diajukan ke dewan, kita menunggu keputusan dewan," kata Manager Persema sekaligus Sekretaris Kota Malang, Bambang DH Suyono, Jumat (4/1/2007). Manajemen Persema seolah tidak menghiraukan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Dalam Permendagri itu disebutkan klub sepakbola dilarang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, Pemkot Malang juga menyiasatinya dengan rencana membentuk Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Melalui Dispora, mereka berharap dana yang dicairkan ke Persema sah secara hukum.Secara terpisah, wakil ketua DPRD Kota Malang Subur Triono menyatakan akan mempertimbangkan usulan dana Persema sesuai kaidah hukum yang berlaku. "Kita akan mempelajari, apakah dana Persema ini tidak melanggar aturan yang sudah ada," kilahnya.Namun, ia juga mengaku kecewa dengan prestasi Persema selama ini. Pasalnya dengan dana besar, Persema tidak mampu menunjukkan perstasi optimal. "Anggaran yang dikeluarkan harus imbang dengan prestasi dong," tegasnya.Subur menyebut target yang dibebankan Persema selalu gagal. Dikhawatirkan bila terus dimanjakan dengan dana APBD, prestasi Persema tidak akan berkembang. Untuk itu, Persema diharapkan juga menggandeng pihak ketiga untuk mendukung biaya kompetisi.(kup)

SPP Melambung Unibraw Di Protes

KRC, Kampus
Terapkan Sistem Proporsional, Besaran Tiap Mahasiswa Tak Sama, Sumbangan pengembangan pendidikan (SPP) sistem proporsional yang diberlakukan Unibraw pada mahasiswa angkatan 2007 menuai protes. Kemarin, ratusan mahasiswa dan orang tuanya melakukan klarifikasi karena keberatan dengan aturan itu. Sebab, besaran SPP per semester antara mahasiswa yang satu dengan lainnya berbeda. Untuk mahasiswa reguler diberlakukan mulai 0 rupiah sampai Rp 1,5 juta. Sedangkan non-reguler diberlakukan mulai Rp 500 ribu sampai Rp 2,4 juta per semester.Meski tak melakukan aksi, namun bukan itu saja yang dikeluhkan. Pelayanan yang kurang welcome juga disesalkan para orang tua mahasiswa. Terlebih, dalam proses klarifikasi tersebut ditangani staf rektorat dan dipusatkan dalam satu lokasi saja, yakni gedung Widyaloka lantai I. Padahal, dalam surat edaran (SE) rektor, klarifikasi langsung ditangani kabag keuangan Unibraw. Praktis, staf rektorat yang ditunjuk tak mampu menyelesaikan masalah karena tak memiliki wewenang mengeluarkan kebijakan. "Saya ini kecewa, anak saya dua di Unibraw. Masak SPP untuk yang semester II ditarik Rp 2,1 juta," ungkap orang tua mahasiswa dari Surabaya yang enggan dikorankan namanya.Bahkan, dalam proses klarifikasi itu, salah satu anggota TNI yang anaknya kuliah di PIS (program ilmu sosial) jalur SPMK itu hanya diberi jalan tengah. SPP yang harus dibayar itu bisa diangsur atau ditunda dulu. "Katanya masih mau diproses dulu. Tapi saya telanjur kecewa," ujar dia.Hal yang sama juga diungkapkan Marissa Hamnon, mahasiswi semester II Ilmu Komputer FMIPA. Meski sebelumnya masuk lewat jalur SPKS dengan SPP pertama Rp 1,2 juta, tapi dengan diterapkannya SPP proporsional tersebut, dia kini harus membayar Rp 2,4 juta per semester. Begitu juga yang dialami Anam, mahasiswa satu prodi (program studi) dengan Marissa. Dia dipatok SPP Rp 2 juta. "Belum tahu apa nanti mendapat keringanan, masih menunggu proses," katanya.Anam menjelaskan, SE klarifikasi itu baru diterima kemarin. Sebab rektorat mengirimkan surat ke rumah mahasiswa masing-masing. Intinya, SE itu berisi tentang besaran SPP berdasarkan aturan proporsional per mahasiswa yang didasarkan pada slip gaji orang tua, bukti pembayaran PDAM, dan listrik rumah. "Semua persyaratan itu sudah diserahkan saat daftar ulang awal masuk dulu. Tapi, pemberlakuannya baru sekarang," kata Anam. Tapi, lanjut Anam, sebelum aturan itu benar-benar diberlakukan, Unibraw memberikan waktu dua hari bagi semua mahasiswa dan orang tua yang merasa keberatan. Termasuk dia dan Marissa.Lain lagi cerita Farhan, orang tua Faiqoh, mahasiswa Fakultas Peternakan asal Tuban. Karena kurang paham dengan aturan klarifikasi tersebut, dia datang ke Unibraw tanpa membawa berkas persyaratan sama sekali. Terutama, surat keterangan dari RT/RW setempat yang menyatakan kondisi perekonomiannya. "Saya ini hanya petani yang tak punya slip gaji. Kalau SPP sampai Rp 1,75 juta per semester, ya saya keberatan," kata Farhan yang mengaku akan pulang kembali ke Tuban mengurus semua perlengkapan itu. Tak Ubah Kebijakan Bagaimana tanggapan Unibraw? Ditemui di ruang kerjanya, Rektor Unibraw Prof Yogi Sugito mengaku telah memprediksi bahwa protes pemberlakukan SPP proporsional itu akan terjadi. Sebab, dalam perjalanannya ternyata ada data syarat-syarat ketentuan SPP yang tak akurat, bahkan tak lengkap. Karena itulah, pihaknya sengaja membuka waktu dua hari untuk klarifikasi bagi mahasiswa maupun orang tua yang merasa keberatan dengan patokan SPP itu. Dia juga berjanji akan tetap memberikan pelayanan sewaktu-waktu asal bukti tidak mampu benar dan bukan rekayasa. Sehingga, pemberlakukan SPP proporsional tak sepihak, karena dalam perjalanan ternyata ada kasus-kasus di luar dugaan. "Saya ingin orang tua yang benar-benar kaya tidak usah memiskinkan diri. Karena ini untuk memajukan pendidikan sekaligus mewadahi mahasiswa miskin," ungkapnya. Disinggung tentang data kurang akurat, Yogi mencontohkan, ada satu orang tua mahasiswa yang tinggal di kawasan jalan protokol, pengeluaran untuk air dan listrik, serta PBB mencapai jutaan rupiah. Tapi, ternyata dia pensiunan dan semua itu dibayari salah satu anaknya. Belum lagi yang satu rumah mewah, tapi ternyata biaya patungan. Terkait tentang pemberlakukan SPP proporsional ini, Yogi menjelaskan, sebelumnya rektorat telah melakukan sosialisasi sejak awal masuk mahasiswa baru lalu. Dalam sosialisasi tersebut, semua mahasiswa harus menuliskan pendapatan total orang tua masing-masing, termasuk jika ada usaha sampingan. Selain itu, juga disertakan slip gaji, bukti pembayaran listrik, PDAM, sampai PBB. "Dalam sosialisasi diungkapkan untuk semester I, SPP dipukul rata sesuai jalur masuk. Sedangkan semester II akan diberlakukan SPP proporsional," terangnya.Semua persyaratan itu, kata dia, digunakan sebagai tolak ukur tingkat kekayaan orang tua siswa. Pengukuran ini juga didasarkan pada tiga hal, yakni profesi, gaji, dan pengeluaran. "Kalau ukurannya pendapatan saja, maka tidak fair," ujarnya.Nah, semua data itu dimasukkan dalam data based komputer dan diolah untuk menentukan besaran SPP proporsional. Untuk mahasiswa reguler jalur SPMB dan PSB, kisaran SPP mulai nol rupiah sampai Rp 1,5 juta dengan rentangan Rp 250 ribu. Atau mulai nol rupiah, Rp 250 ribu, Rp 500 ribu, dan seterusnya sampai Rp 1,5 juta. Sedangkan mahasiswa non reguler diberlakukan SPP mulai Rp 500 ribu sampai Rp 2,4 juta. "Sejak awal, kami telah menetapkan aturan bahwa besarnya SPP mahasiswa non reguler dua kali lipat reguler. Diharapkan, mahasiswa non reguler mampu membiayai sendiri tanpa bergantung pada reguler," jelasnya.SPP proporsional, jelas Yogi, adalah sebuah aturan penetapan besaran SPP berdasarkan tingkat kemampuan mahasiswa. Yang miskin, otomatis SPP-nya kecil atau bahkan nol. Termasuk, mendapat prioritas beasiswa. Sedang bagi kelas menengah, maka diformat sedang, dan mahasiswa kaya otomatis lebih tinggi. "Saya ingin anak-anak tak mampu tetap bisa kuliah dengan subsidi silang dari yang kaya. Aturan ini bukan dari Unibraw, tapi imbauan dikti sejak tahun 2000 lalu. Tapi, baru sedikit sekali yang menerapkan," urai bapak tiga anak itu.Bahkan, kata Yogi, sebenarnya aturan itu belum mampu menyukupi kebutuhan mahasiswa yang tiap tahun per mahasiswa menelan Rp 16 juta. Sedangkan anggaran Unibraw tahun 2008 sebesar Rp 440 miliar. "Target ideal sesuai aturan dikti per tahun per mahasiswa Rp 18 juta. Berarti berapa besar yang disubsidi pemerintah," tandasnya. Lebih lanjut, Yogi menegaskan meski protes itu terus mengalir, dia tidak akan mengubah aturan pemberlakuan SPP proporsional. Alasannya, jika disamaratakan kembali, maka mahasiswa miskin tak akan mampu kuliah. "Di Unibraw, banyak sekali mahasiswa tak mampu. Bahkan, ada dua ratusan yang bebas sama sekali," kata dia. (kuP)

STIE MCE Diklat Kewirausahaan 70 Siswa

KRC, Malang

LPPM STIE Malangkuceswara menyelenggarakan Diklat dengan seluruh SMU dan SMK se Malang Raya. Disampaikan Drs. Drs. Ali Lating Humas MCE, bahwa kegiatan yang akan berlangsung selama sehari itu diikuti sekitar 70 Siswa SMU yang akan ditraining sejumlah doses dan pakar berpengalaman diantaranya Ir. Mulyo Owner Camprina, Dra. Ny. Imron Owner Swalayan Sardo dari akademis Dra. Nevi Danila , MBA PHD Ketua STIE Malang Kuceswara. Kegiatan itu kerjasama dengan Yayasan Damandiri milik Haryono Suyono. Program ini dalam upayah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan intrepreniurship pada generasi mudah. Ditambahkan juga oleh Ali Lating dalam waktu dekat STIE MCE juga mendapatkan kunjungan siswa dari Kalimantan untuk melihat dari dekat kampus STIE. tambahnya.( ard)

Mengenang Wanita Politikus Benazir Bhutto

Koran Rakyat, Pakistan

Para rekan Benazir Bhutto semasa kuliah di Universitas Oxford, Inggris, mengingat mantan perdana menteri (PM) Pakistan itu sebagai mahasiswi `berapi-api dan menyenangkan`.Benazir bangkit di dunia politik setelah ayahnya digulingkan dari jabatan PM Pakistan.Benazir selalu menjadi sosok terkenal di universitas tersebut. Ia pernah dipilih sebagai ketua masyarakat debat Oxford Union --jabatan bagi perempuan Asia pertama yang meraih jabatan itu--, hingga menarik perhatian media di seluruh dunia.Dia disebut-sebut menyelenggarakan beberapa pesta-pesta terbaik di universitas itu, selain mengendarai mobil sport MG berwarna kuning.Benazir belajar politik, filsafat, dan ilmu ekonomi, di Lady Margaret Hall sejak 1973 dan kemudian menjadi anggota kehormatan sekolah itu.Margaret Hall didirikan pada 1878 dan menjadi pelopor pendidikan perempuan di Oxford.Benazir menggambarkan tahun-tahunnya di universitas itu sebagai yang terbaik dalam hidupnya, dan dia dilaporkan pernah menyebut dirinya berperahu di Sungai Cherwell serta piknik di Blenheim Palace, rumah leluhur mantan PM Inggris, Winston Churchill.Alan Duncan, juru bicara Partai Konservatif Inggris, telah mengenal Benazir selama 31 tahun dan pernah menjadi manajer kampanye Benazir untuk jabatan presiden Oxford Union pada 1976.Persahabatan mereka berlanjut setelah lulus dari universitas itu, bahkan keduanya saling berkirim e-mail hanya beberapa hari sebelum Benazir dibunuh.Saat itu, Duncan mengirim e-mail yang menyebut dirinya berikrar akan mengunjungi Pakistan untuk menyaksikan Benazir diambil sumpahnya sebagai PM. "Dia `berapi-api` dan menyenangkan, seorang sosok yang sangat dominan," tutur Duncan, sebagaimana dilansir dari AFP."Dia sebelumnya di (universitas) Harvard, jadi dia sedikit lebih tua dibanding kami. Namun, dia luar biasa gigih."Teman Benazir lainnya, Victoria Schofield, seorang penulis, sebagaimana dikutip Independent pada awal 2007, mengatakan bahwa Benazir bukanlah sosok yang terlupakan di universitas tersebut."Dia biasa keluar untuk bergaul; dia punya banyak teman, dan pada tahun-tahun selanjutnya, persahabatan itulah yang selalu dia ingat, karena masa itu adalah sangat menyenangkan baginya," kata Schofield.Rektor Lady Margaret Hall, Doktor Frances Lannon, mengatakan Benazir sangat terkenal sebagai mahasiswa cerdas yang punya banyak kawan (saat kuliah).Duncan mengatakan, ayah Benazir, Zulfiqar Ali Bhutto, digulingkan dari pemerintahan Pakistan hanya beberapa hari setelah Benazir terpilih sebagai ketua pada perkumpulan bergengsi Oxford Union itu.Pembunuhan Benazir telah menyebabkan gelombang protes di universitas itu dengan mahasiswa dan akademikus sebagai pesertanya. "Selama dia menjadi ketua, berbagai kampanye dan pertemuan di selenggarakan seluruh Oxford," kata Duncan.Duncan juga mengatakan, peristiwa hukuman gantung Zulfiqar Ali Bhutto pada 1979 oleh rezim militer Jenderal Zia-ul Haq, merupakan pendorong Benazir untuk memasuki politik secara sungguh-sungguh.Teman lainnya di Oxford, Tariq Ali, seorang penulis, menyuarakan pandangannya lewat Guardian, "Dia bukan seorang politikus alami, dia selalu ingin menjadi seorang diplomat, tetapi sejarah dan tragedi yang dia alami secara pribadi, mendorongnya ke arah yang berlainan. Kematian sang bapaklah yang mengubahnya." [EL, Ant]

Adili Koruptor Eksekusi Pidana Mati Dengan Suntik

Koran rakyat,BEIJING
Perintah China akan meningkatkan penggunaan suntikan untuk mengeksekusi terpidana mati ketimbang menggunakan peluru.
China Daily melaporkan, Kamis (3/1), setengah dari 404 Pengadilan Rakyat Menengah yang melaksanakan sebagian besar eksekusi sekarang menggunakan suntikan. Wakil Ketua Mahkamah Rakyat Tertinggi, Jiang Xingchang, yang dikutip harian itu mengatakan suntikan lebih manusiawi dan akan digunakan di seluruh pengadilan menengah. Pemerintah China tidak pernah mengeluarkan jumlah terpidana mati yang sudah dieksekusi. Namun diyakini mereka mengeksekusi lebih banyak dibandingkan jumlah total di negara lain.
Amnesty International mengatakan China telah mengeksekusi sedikitnya 1.770 orang pada 2005, atau sekitar 80 persen total di seluruh dunia. Angka sebenarnya diyakini jauh lebih besar.(AP/SAS)

Pemborosan 18,7 M Untuk Biayai Persema Dan Koni

Koran Rakyat, MALANG -
Pemkot Malang mengajukan anggaran untuk KONI dan Persema sebesar Rp 18,750 miliar melalui mekanisme hibah daerah. Dana sebesar itu mengambil porsi 63 persen dari total dana hibah Rp 29,8 miliar yang tercantum dalam RAPBD 2008. Sekitar 37 persen lainnya untuk hibah kepada KPU (Rp 9,9 miliar), pramuka (Rp 300 juta), panwaslu (Rp 750 juta), dan koperasi (Rp 100 juta).Pengajuan dana untuk KONI dan Persema itu sebelumnya tidak muncul dalam dokumen PPAS (prioritas dan plafon anggaran sementara) yang telah disepakati eksekutif dan legislatif. "Untuk Persema dan KONI baru muncul di dokumen RAPBD. Makanya kami kaget ketika melihat besaran segitu," ungkap anggota panggar (panitia anggaran) Syaiful Rusdi, kemarin.Terkait dengan pembahasan RAPBD yang berkaitan dengan anggaran hibah ke Persema dan lainnya, Syaiful mengatakan harus ada perjanjian hibah terlebih dahulu. Sesuai dengan PP 57/2005 tentang hibah dan Permendagri 30/2007 tentang pedoman penyusunan APBD 2008, pemkot harus mengajukan perjanjian penggunaan terlebih dahulu."Hibah ini ternyata tidak sembarangan. Sebab nanti ada pertanggungjawaban sesuai dengan perjanjian yang dibuat," ungkap Syaiful.Dengan mekanisme yang rumit itu, dewan akan bersikap menunggu adanya pengajuan perjanjian hibah. Tanpa adanya perjanjian dan penggunaannya sembarangan bisa berakibat pidana. "Kalau sudah diatur jelas dalam PP, ya kami akan ikuti itu. Apalagi kami sudah berkonsultasi dengan Depkeu dan Depdagri soal hibah dana itu," kata politisi PAN ini.Ahmad Azhar Moeslim, ketua FKS, juga bersikap senada. Adanya peraturan ketat soal hibah dan bantuan sosial seharusnya ditaati. Sebab aturan itu bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas anggaran. Ketika nanti belum ada perjanjian penggunaan dana hibah, maka dewan tidak akan ikut menyetujui. "Ya kami sesuai prosedur sajalah," ungkap Azhar.Samsul Hadi, anggota panggar lainnya mengatakan, pendanaan hibah sangat jelas. Yakni harus ada perjanjian terlebih dulu. Termasuk juga dana hibah dari pemerintah pusat Rp 35 miliar yang rencananya untuk membiayai kekurangan pembiayaan flyover (jalan layang) Jalan Ahmad Yani, Blimbing.Hingga saat ini, lanjut Samsul, belum ada perjanjian hibah yang diajukan. Dengan begitu, dia pun gamang untuk bisa menindaklanjuti dana hibah tersebut. Sebab nantinya penggunaan dana hibah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban APBD. Ketentuan itu tercantum pada pasal 11 PP 58/2005 yang berbunyi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada APBD."Kami hanya menunggu perkembangannya dalam pembahasan RAPBD di awal 2008. Yang jelas, penggunaan dana harus jelas dan sesuai aturan," tegas Syamsul. (kup/nd))

Di Demo Menkeu Berpihak Pada Pabrik Rokok Besar

Koran Rakyat, Malang
Sejumlah pengusaha dan buruh pabrik rokok (PR) kecil yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Rokok Kecil (Paperki) menggelar protes di depan Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC) Malang kemarin. Aksi turun ke jalan itu terkait dengan pemberlakuan Permenkeu 134/2007 yang memuat kenaikan tarif cukai per Januari 2008. Aksi tersebut cukup menarik perhatian masyarakat. Sebab salah satu rombongan peserta aksi memakai pakaian ala sakera, pendekar Madura. Selain orasi dan meneriakkan tuntutan, mereka juga menari tarian sakera. Iringan lagu Ngapotek dari sebuah truk bermuatan sound system memandu tarian khas Madura itu.Rupai, wakil ketua Paperki mengatakan, perusahaan rokok kecil menyatakan keberatan dan menolak pemberlakuan Permenkeu 134/2007. Sebab kenaikan harga cukai dianggap tidak masuk akal. Kenaikan tarif cukai itu juga dipandang sulit dilaksanakan PR kecil. "Kami sangat dirugikan dengan kenaikan tarif ini," ungkap Rupai.Pemilik CV Bintang Mas ini menegaskan, pemberlakuan Permenkeu 134 ini mempertajam diskriminasi antara PR kecil dengan PR kelas menengah dan besar. Itu tampak dalam tarif seragam yang ditetapkan dalam aturan baru itu. "Kalau tetap diberlakukan, dapat berakibat tutupnya PR kecil. Otomatis berdampak pada pengangguran tenaga kerja pabrik rokok kecil," katanya.Geng Wahyudi, ketua Paperki menambahkan, untuk pengusaha rokok jenis SKTF (sigaret kretek tangan filter), pemberlakuan aturan baru ini mengancam kelangsungan usaha mereka. Sebab terjadi kenaikan pajak pita cukai yang sangat tajam. Tahun lalu, untuk satu rim pita cukai dia membayar Rp 62,9 juta. Setelah keluarnya aturan baru, dia harus membayar Rp 138,9 juta untuk satu rim pita cukai ( 1 rim 60 ribu keping pita cukai)."Karena saya memikirkan karyawan, maka kami menggelar aksi. Kalau memikirkan diri sendiri, kami tinggal menutup usaha saja," katanya. Perwakilan peserta aksi kemarin diterima oleh Kakanwil Bea Cukai Jatim II C.F. Sijabat bersama Kepala KPBC Malang Barid Effendi. Dalam pertemuan itu, anggota Paperki minta surat keberatan dan penolakan disampaikan ke Menkeu. Para pemilik pabrik rokok berharap secepatnya ada kabar kelanjutan dari surat keberatan mereka."Nanti akan kami sampaikan via surat ke Dirjen Bea dan Cukai. Secepatnya akan kami kirimkan surat tersebut. Tanda pengiriman akan kami faks ke kantor Paperki," janji Sijabat.Barid menambahkan, Permenkeu itu adalah kebijakan nasional. Sehingga kanwil bea cukai tidak bisa memberikan jawaban tegas. "Untuk jawaban dari dirjen, akan kami sampaikan secepatnya," janji Barid. Mendapat jawaban seperti itu, Wahyudi pun menegaskan pihaknya memberikan jangka waktu seminggu. Setelah itu akan ditagih jawaban dari dirjen. "Kami minta seminggu dari sekarang (kemarin, Red)," kata Wahyudi. (ard))